SULUHRIAU, Pekanbaru- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memaksimalkan peran dalam memberikan pendampingan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya di kota-kota besar di Indonesia.

Hal itu disampaikan Kepala Satuan Tugas (Satgas) III Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI Adlinsyah Malik Nasution saat road show KPK RI dengan Pemko Pekanbaru, Rabu (14/3/2018).

Acara itu langsung dihadiri Plt Walikota Ayat Cahyadi dan jajaran dalam rangka monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Dikatakan, kebocoran dari pajak daerah selama ini sangat besar yang tidak diketahui publik, maka KPK akan mengajak kota - kota besar di Indonesia melakukan kerjaama terkait pajak dan retribusi daerah.

"Salah satu objek kerjasama adalah KPK bisa mengakses dan mengawasi data yang ada di wajib atau badan pajak dan retribusi, sehubungan dengan dilakukan pengintegrasian data dan informasi terutama wajib pajak besar untuk mencegah korupsi terutama dari sektor penerimaan pajak daerah," kata Adlianyas yang akrab disapa Choki.


Sementara itu, Plt Walikota Ayat Cahyadi menyambut baik tawaran kerja sama KPK tersebut, karena kerjasama KPK dengan DKI Jakarta dalam hal sama telah terbukti efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.


Melalui bantuan KPK, Pemprov DKI Jakarta pernah berhasil menerima pajak yang terutang hingga Rp 40 miliar dari wajib pajak, sehingga di masa mendatang, kerja sama dengan kpk untuk mengatasi masalah-masalah penerimaan pajak diharapkan akan semakin efektif, jika terjadi indikasi kebocoran penerimaan pajak daerah.
KPK juga akan mengambil tindakan lalu warga juga diharapkan makin taat membayar pajak. [slt]