SULUHRIAU, Pekanbaru- Komisi IV DPRD Pekanbaru, memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru, terkait pengelolaan sampah, Senin (12/2/2018).

Dalam hearing ini, langsung dipimpin Ketua Komisi IV Roni Amriel SH, MH dan anggota Komisi IV lainnya.

Sementara dari DLHK, langsung dihadiri Kepala DLHK Pekanbaru Zulfikri MT, beserta para stafnya. Seperti diketahui, pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru kini sedang proses lelang di ULP. Sebanyak 43 perusahaan yang ikut dalam proses tender tersebut.

Dari hasil hearing diketahui, proses lelang sampah ini sudah sampai tahap evaluasi. Ini terbagi 3 zona, zona I pesertanya lelang sebanyak 26 peserta, zona II 23 peserta, serta zona III dikelola pemerintah/swakelola

"Informasi yang disampaikan DLHK ke kita, tanggal 20 Februari sudah dapat dipastikan, ada pemenangnya. Sehingga pada 1 Maret sudah running," kata Roni Amriel.

Untuk anggaran sendiri, tambah Roni, sesuai pagu anggarannya,  menyedot anggaran dari APBD Pekanbaru selama 3 tahun (multiyear) dengan total nilai Rp178,7 miliar. Jumlah ini terdiri dari, untuk tahun pertama (2018) dialokasinya Rp 48,6 miliar, tahun kedua (2019) Rp 62,2 miliar, serta tahun ketiga (2020) sebesar Rp 67,2 miliar.

Sementara untuk kendaraan yang dibutuhkan, terdiri dari 91 unit, dengan jenis dump truck, pick up, becak motor, serta jenis amrol 10 unit.

"Untuk tenaga kerja yang dibutuhkan supir/buruh angkut, yang selama ini bekerja di DLHK, statusnya pindah ke perusahaan pemenang tender. Jadi perusahaan berkewajiban membayar gaji sesuai UMK, serta memdapatkan asuransi kesehatan, BPJS," terang politisi Golkar ini lagi.

Mengenai tenaga kerja ini, mereka terlibat dalam pengolahan sampai pihak 3 adalah 450 orang, 227 di zona I dan 233 di zona II. Disinggung mengenai tonase sampah perhari, Roni menjelaskan, total sampah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh tim percepatan, yang diketuai oleh Asisten I Drs Azwan adalah 1100 ton. Ini terdiri dari 750 ton dimultiyearskan, dan 350 ton diswakelolakan/zona III.

Meski sudah didapatkan informasi lengkap dari DLHK, Komisi IV tetap akan mengundang tim percepatan, untuk memaparkan hasil kajian dan perencanaan. Sebab, kunci keberhasilan pengelolaan sampah ini, tergantung pada perencanaan dan ketersediaan anggaran.

"Gagal perencanaan, maka akan beresiko terhadap pengelolaan sampah ini," katanya. Pihak DPRD berpesan, agar Pemko harus lebih selektif, baik menetapkan pemenang, maupun menerapkan metoda pelaksanaan pengelolaan sampah ini.

Sebab, tidak sedikit anggaran yang harus disiapkan untuk realisasi pengelalaan sampah ini. "Kami di DPRD akan tetap menggunakan fungsi pengawasan secara maksimal, hingga tidak terjadi lagi permasalahan sampah seperti tahun-tahun sebelumnya. Manfaat kan tenaga kerja yang sudah ada, maksimal pengelolaan pengangkutan sampah di kawasan perumahan pemukiman yang selama ini berjalan," pintanya.

Seperti diketahui, pembagian pengangkutan sampah ini terdiri dari 3 zona. Zona I terdiri dari Kecamatan Tampan, Payung Sekaki dan Marpoyan Damai. Zona II terdiri dari Kecamatan Sukajadi, Senapelan, Pekanbaru Kota, Lima Puluh, Sail, Bukit Raya, serta Tenayan Raya. Sedangkan Zona III yakni Rumbai dan Rumbai Pesisir.

Kepala DLHK Pekanbaru Zulfikri menegaskan, pihaknya akan komit dengan program yang sudah dicanangkan sejak awal. "Tanggal 20 Februari ini sudah selesai. Sela waktu hingga awal Maret, langsung dikelola pihak ketiga. Insya Allah, kita semua bekerja sesuai aturan. Tidak ada permainan," tegasnya. [yan]