SULUHRIAU, Pekanbaru- Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengeluhkan maraknya rentenir di Provinsi Riau, sejalan dengan tingkat literasi keuangan masyarakat yang  rendah.

Padahal praktek rentenir bisa diminimalisir melalui badan usaha milik desa (Bumdes) atau usaha ekonomi kerakyatan (UEK) pedesaan.

Mencari solusi ini, melalui pencanangan program pengembangan ekonomi perdesaan Riau dan program kerja tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) di Pekanbaru, Gubri menekankan Pemprov Riau akan membantu permodalan Bumdes atau ker sehingga dana yang ada bisa diputar melalui simpan pinjam untuk cakupan lebih luas.

Brdasarkan informasi dari pimpinan Bumdes, perkembangan simpan pinjam di riau sangat pesat, jika tidak dibina dan diarahkan pengelolaannya kekhawatiran keberadan bumdes atau kur menjadi tidak maksimal.

Disisi lain data Bank Indonesia (BI) menunjukkan uang pihak ketiga yang terkumpul di riau masih banyak yang lari keluar akibat tidak adanya lembaga yang menampung.

Menurut Gubri, melalui pengelolaan dana simpan pinjam dan kebutuhan modal masyarakat dipertemukan akan menjadi pengembangan ekonomi keuangan mikro.

Kebijakan lain yang tengah diupayakan pemerintah provinsi riau adalah pengembangan bumdes menjadi bank desa. [slt]