Selasa, 23 Juli 2024
Bupati Natuna Hadiri Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi DPRD Terhadap Ranperda TA 2024 | Potret Kota Gosong di Bangladesh Dibakar karena Kuota PNS, Gedung-Mobil-JPO Hangus | Polres Kampar Ringkus Pelaku Narkoba di Kelurahan Langgini | Kabel Fiber Optik Melintang di Pekanbaru Makan Korban, Jerat Leher Seorang Perempuan | Wardan Dicopot dari Ketua DPD Golkar Inhil, Karena Imbas Ini? | Ini Tampang Pelaku Curanmor yang Meresahkan Warga Siak Hulu Dibekuk Polisi
 
Daerah
Medsos ASN Bengkalis Dipantau Tim 11, Ini yang Dilarang

Daerah - - Selasa, 06/02/2018 - 13:40:32 WIB

SULUURIAU, Bengkalis- Upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Honorer lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Bengkalis membentuk tim pemantauan di media sosial (medsos).

"Kami sudah siapkan 11 orang tim pemantauan untuk mengawasi gerak-gerik ASN di medsos, agar tidak terlibat dalam politik praktis," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfotik Bengkalis, Johansyah Syafri, Selasa 6 Februari 2018.

Dijelaskan mantan Kabag Humas Sekretariat Daerah Bengkalis itu, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, netralitas ASN menjadi sangat penting.

"Netralitas ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang larangan ASN terlibat politik praktis," jelasnya.

Dalam surat edaran tersebut, ASN dilarang untuk mengunggah, menanggapi seperti like, komen atau sejenisnya. Mereka juga dilarang menyebarluaskan gambar atau foto, visi dan misi bakal calon kepala daerah di medsos apapun.

"Jangan sampai ada yang terlibat politik praktis meskipun melalui medsos. ASN harus menjaga netralitas," ucapnya seraya menghimbau agar ASN lebih berhati-hati dalam menggunakan akun medsos seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google Plus, Path, website dan lain sebagainya.

Jika nanti ditemukan ASN terlibat politik praktis, maka pihaknya akan melaporkan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bengkalis untuk segera ditindak dan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Untuk diketahui, pembentukan tim pemantauan netralitas ASN ini sesuai dengan SK Kadis Kominfotik Nomor 3.18/Kpts.SDKI/2018/62 tanggal 19 Januari 2018. Diketuai Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, Adisutrisno. Sekretaris Kepala Seksi Pelayanan Informasi, Nasril dan dibantu sejumlah anggota. [las,rls]





 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Disclaimer |Redaksi
Copyright 2012-2024 SULUH RIAU , All Rights Reserved