SULUHRIAU, Pekanbaru- Wahana lingkungan hidup Indonesia (Walhi) mendorong pengawasan terhadap kinerja kepala daerah di penghujung masa jabatannya untuk mewaspadai pemberian perizinan pengelolaan hutan yang prematur.

Sebab selama ini diduga kepala daerah yang masa jabatannya segera berakhir memberikan pengelolaan hutan yang prematur.

Direktur Walhi Riau, Riko Kurniawan, Rabu (24/1/2018) kepada artawan di Pekanbaru mengatakan, banyak perizinan yang diberikan kepala daerah dengan mempertaruhkan kemaslahatan hajat hidup masyarakat di penghujung pergantian tahun politik.

Walhi mencontohkan di Kabupaten Indragiri Hilir,  yaitu menjelang berakhirnya masa jabatan indra muklis adnan sebagai bupati mengeluarkan sejumlah perizinan, salah satunya kepada PT Setia Agrindo Lestari (SAL).

Berdasarkan catatan Walhi Riau, proses pemberian izinnya menabrak sejumlah aturan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Sementara staf Advokasi dan kampanye Walhi Riau Devi Indriani menambahkan, sampai saat ini perusahana kelapa sawit tersebut terus beroperasi meski diduga belum mengantongi hak guna usaha (HGU). [slt]