Minggu, 15 November 2026 Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka | Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi | PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar | MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember | Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau | Motor Korban Dicuri di Teras, Pelaku Ditangkap Polsek XIII Koto Kampar Setelah Sebulan Buron
 
 
☰ Sosial Budaya
Kasus Abdul Somad Dinilai Buntut Stigma dari Pemerintah
Minggu, 24 Desember 2017 - 19:40:19 WIB

SULUHRIAU, Jakarta- Penolakan Hong Kong terhadap Ustaz Abdul Somad dinilai sebagai ekses dari persepsi pemerintah terhadap tokoh Islam di Indonesia.

"Yang dilakukan oleh aparat HK (Hong Kong) itu cerminan dari apa yang pemerintah RI sendiri lakukan di domestik kita terhadap para Asatidz (Ustaz)," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Minggu (24/12/2017).

Hanafi menuturkan, pemerintah Indonesia kerap membangun stigma terhadap para pemuka agama Islam di Indonesia sebagai bagian dari kelompok redikal dan anti-Pancasila.


Persepsi itu kemudian dijadikan oleh banyak negara untuk mengantisipasi keamanan wilayahnya dari para pemuka agama di Indonesia.

Akibat hal tersebut, politikus PAN ini mengaku tidak terkejut jika ada negara yang melarang pemuka agama Islam, termasuk Ustaz Somad masuk ke negaranya.

"Otoritas pemerintah kita tidak bisa lepas dari stigmatisasi terhadap para ustaz yang dikait-kaitkan dengan radikalisme dan anti pancasila. Jadinya pihak luar negeri, seperti HK akhirnya juga mengkopi perlakuan tidak adil tersebut," ujarnya.

Hanafi meminta pihak terkait bertanggung jawab atas tindakan Hong Kong menolak kedatanganAbdul Somad. Ia juga meminta pemerintah mengkalrifikasi soal dugaan pemberian informasi kepada Hong Kong bahwa Abdul Somad terkait dengan aktivitas terorisme.

"Pihak aparat HK dalam mendeportasi jelas memakai informasi yang salah atau palsu. Apakah info itu dari pihak mereka sendiri atau malah dari kita (pemerintah Indonesia). Itu yang perlu diselidiki agar misinformasi semacam ini tidak berkelanjutan," ujar Hanafi.

Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini meminta Kementerian Luar Negeri mendesak Kedutaan Besar China untuk mengklarifikasi soal penangkalan terhadap Abdul Somad karena telah menjadi polemik publik.

"Kemenlu dengan kewenangan yang dimiliki dan dalam kerangka hubungan baik kedua negara bisa meminta klarifikasi setidaknya kepada Kedubes China di Jakarta agar tidak berkembang spekulasi macam-macam," ujar Jazuli dilansir CNNIndonesia.com.

Politikus PKS ini mengaku heran dengan langkah Hong Kong melarang Abdul Somad masuk ke wilayahnya. Padahal kedatangan Somad bagian dari misi diplomasi dua negara.

Jazuli menilai Abdul Somad tidak memiliki latar belakang yang berkaitan dengan aktivitas radikal atau terorisme.

"Kami berharap Kemenlu melihat persoalan ini dalam kerangka itu sehingga bisa proaktif mengklarifikasi dan mudah-mudahan Ustaz Somad bisa dijadwalkan kembali ke Hong Kong untuk memenuhi harapan ribuan TKI di sana," ujarnya.

Abdul Somad dilarang masuk ke Hong Kong setiba di bandara setempat, Sabtu (23/12) sore. Otoritas imigrasi Hong Kong tidak menjelaskan motif penolakan terhadap Abdul Somad.

Lewat akun Facebooknya, Abdul Somad menduga pelarangan terhadap dirinya terkait dengan dugaan terorisme.

"Saya jelaskan. Di sana saya menduga mereka tertelan isu terorisme," ujar Ustaz Somad.

Atas kejadian itu, Abdul Somad batal memberikan dakwah di hadapan pada Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong.

Sumber: CNNIndonesia.com | Editor: Jandri





 
Berita Lainnya :
  • Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
  • Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
  • PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar
  • MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
  • Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
    02 Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
    03 PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar
    04 MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
    05 Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau
    06 Motor Korban Dicuri di Teras, Pelaku Ditangkap Polsek XIII Koto Kampar Setelah Sebulan Buron
    07 Transaksi di Kebun Sawit, Dua Pengedar Sabu di Tapung Ditangkap dengan 13,53 Gram Barang Bukti
    08 KUA Sail Berikan Pembinaan ke 1.302 Siswa SMPN 13 Pekanbaru, Tekankan Iman dan Pergaulan Sehat
    09 Prof Yuddy Chrisnandi: Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
    10 Perkuat Sinergi Pengawasan, Kemenkum Riau Sosialisasikan SIGAP Notaris pada Aparat Penegak Hukum
    11 Tingkatkan Akurasi Data, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Fidusia Rebuild
    12 Protokol Dorong Tertib Administrasi & Kepatuhan, MPD Siak Perkuat Pengawasan dan Pembinaan
    13 Kemenkum Riau Ikuti Program KCCP di Jepang Perkuat Kapasitas Pengelolaan KI di Daerah
    14 2 Tersangka Narkoba Sembunyi di Kandang Ayam, 1,2 Kg Ganja dan Sabu Diamankan di Koto Kampar Hulu
    15 Dari Mushalla Al-Khairat MTsN 2 Pelalawan Mengalun Doa untuk Keselamatan Bangsa
    16 Motor dan Mobil Curanmor Dikembalikan Polres Kampar ke Pemilik di Polda Riau
    17 Upaya Kampar Perangi Penyakit Kaki Gajah Berbuah Penghargaan dari Kementerian Kesehatan
    18 RDP dengan Kapolri, Komisi III DPR Dorong Kasus Penyadapan Presiden Diusut hingga Dugaan Makar
    19 Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri, MPR Punya Waktu 60 Hari Siapkan Langkah Konstitusional
    20 Sembunyi di Kebun Plasma, Dua Pengedar Narkoba di Tapung Diringkus Polisi, 13,53 Gram Sabu
    21 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Tujuh Ranperbup Inhu Perkuat Kualitas Regulasi Daerah
    22 Sinergi Kanwil Kemenkum dan PT Riau, Integrasikan SI BAPAK dan Tuanku Online
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat