SULUHRIAU, Pekanbaru- Anggota Komisi I DPRD Riau, Yusuf Sikumbang mengatakan bahwa persoalan LGBT dan perzinaan ini menjadi persoalan yang pelik.

Namun tambahnya, penolakan MK terhadap hal ini menutunya bukan berarti bentuk dukungan MK terhadap tindak asusila ini.

“Yang kita amati di sini, bahwa MK memberi ruang bagi Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk menyusun terlebih dulu payung hukum baru dalam menindak fenomena ini,” kata Yusuf Rabu (20/12/2017).

Tanggapan ini menyusul hangatnya pembicaraan tentang LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) dan perzinaan ramai dibicarakan. Terlebih ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan untuk menambahkan perihal LGBT dan zina menjadi bagian dari kejahatan kesusilaan dalam KUHP. Penolakan ini pun mendapatkan tanggapan beragam dari banyak pihak.

Menurut Yusuf bahwa MK memang tidak memiliki kewenangan dalam memasukkan norma baru dalam satu aturan. Ini menjadi menjadi kewenangan dari legislatif dan eksekutif yang menyusunnya. Untuk itu. Ia turut mendorong agar aturan ini segera dibuat.

“Gugatan itu merupakan bentuk keresahan dari masyarakat. Karena banyak masyarakat yang makin resah dengan tindakan asusila itu dan perlu didengarkan,” jelasnya.

Yusuf memaparkan bahwa perilaku LGBT dan perbuatan zina tidak memiliki tempat di Indonesia. Seluruh norma baik itu norma adat, norma kesusilaan dan agama menolak sikap tersebut. Oleh sebab itu perlu norma hukum yang mengaturnya yang juga disertai dengan sanksi tegas. “Sikap ini merugikan negara dan masa depan bangsa, makanya perlu dibuatkan payung hukum yang jelas,” sebutnya.

Selain itu, Yusuf juga mengatakan dengan adanya UU dan Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut, penerapan di daerah bisa dilakukan lewat penyusunan Perda. Daerah sendiri baru bisa membuat aturan ketika ada dasar aturan yang lebih tinggi. [has]