SULUHRIAU, Pekanbaru- Defisit anggaran yang dialami sejumlah pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia umumnya tergolong parah.

Bahkan, beberapa daerah tergolong kronis, karena tidak mampu membayar honorarium tenaga honor dan sudah berlangsung dalam dua tahun terakhir.

Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim saat menyampaikan sambutan pada kegaitan komisi informasi Riau award 2017, Kamis (7/12/2017) di Pekanbaru mengatakan, banyak daerah “menyalahkan” kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi kucuran dana perimbangan.

Khusus di Riau sesungguhnya bukan hanya komponen pendapatan pemerintah daerah dari pusat yang berkurang tetapi banyak faktor lainnya seperti penurunan harga komoditas global.

Defisit yang melanda beberapa tahun terakhir, belum mendapatkan solusi untuk mengurangi beban tersebut, bahkan pemerintah daerah seolah pasrah menunggu dana perimbangan, lalu ramai-ramai memangkas alokasi anggaran di jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Wan Thamrin mengakui sebaiknya pemerintah daerah mampu menahan dampak krisis agar pengaruhnya hanya terjadi di level pemerintahan, sebab apabila krisis menjalar hingga ke semua lapisan akan berdampaknya akan semakin luas. [slt]