SULUHRIAU, Selatpanjang- Pemkab Meranti melalui Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM, mengajak Kadin bersinergi dengan Pemda dan pelaku usaha lainnya untuk bersama membangun perekonomian masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat acara Coffe Morning bersama Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Meranti di Aula Hotel Rednine, Selatpanjang, Jumat (17/11/2017).

Pada kesempatan itu dibahas berbagai persoalan dalam upaya membangun ekonomi Meranti khususnya mengembalikan kejayaan Meranti sebagai pusat perdagangan sehingga mampu mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Seperti dijelaskan Ketua Kadin Meranti H. Muzamil yang juga Wakil Ketua DPRD Meranti, menjelaskan letak geografis Meranti yang sangat strategis yang berada di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan tersibuk nomor dua didunia. Namun sayangnya potensi itu belum mampu membuat masyarakat di Kabupaten termuda di Riau itu sejahtera. Bahkan dibanding Kabupaten Kota lainnya pertumbuhan ekonomi di Meranti relatif rendah dibanding Kabupaten Kota lainya, meskipun dibanding sebelum terpisah dari Bengkalis kondisi saat ini jauh lebih baik.

"Air yang berada di Batam dan Singapur ketika jalan Siak banjir, setiap hari kita injak, bagitulah dekatnya Meranti dengan negara tetangga dan pusat ekonomi lainnya, namun sayang beda tingkat kesejahteraan," ujar Muzamil menggambarkan begitu dekatnya Meranti dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura.

Masalahnya tak lain karena terhambatnya aktifitas perdagangan lintas batas yang selama ini telah menjadi kebiasaan masyarakat. "Situasi Ini sangat berlawanan dengan daerah lainya yang sama-sama terletak di Selat Malaka," ujar Muzamil.

Sebut saja Batam, Karimun, dan daerah lainnya di Kepulauan Riau yang mendapat kebijakan Free Trade Zone.

Masyarakat Meranti sejak puluhan tahun lalu sangat bergantung pada aktifitas perdagangan lintas batas kini tidak bisa lagi melaksanakan aktifitasnya secara leluasa karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang membatasi keluar masuknya (ekspor-import) barang dari negara tetangga ke Meranti. Barang barang tersebut termasuk kebutuhan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat seperti susu asal Malaysia, cabe, buah-buahan, minuman ringan dan lainnya.

Setiap aparat penegak hukum punya kewenangan masalah perdagangan lintas batas, dan semua melakukan pengawasan mulai dari Polisi, Imigrasi, TNI, Bea Cukai, Karantina, BPOM.

Akibat kebijakan itu, bahan pokok yang masuk ke Meranti terpaksa dipasok dari Jawa dan Sumatera yang dijual jauh lebih mahal karena ditambah biaya angkut, transportasi dan keuntungan penjual, parahnya lagi bahan makanan ini sudah tidak fresh lagi karena terlalu lama berada dijalan.

Menyikapi masalah yang sangat krusial itu, Muzamil berharap dengan hadirnya Kadin di Meranti dapat memperbaiki situasi, harga barang bisa stabil dan mata rantai transportasi masuknya barang bisa diputus caranya tak lain dengan mendorong diberlakukannya kebijakan khusus perdagangan lintas batas untuk Meranti.

Dengan begitu, semua potensi Meranti seperti pertanian, kehutanan dan perikanan yang dulunya bebas dibawa ke Batu Pahat Malaysia begitu juga sebaliknya bahan makanan pokok yang berada di Malaysia kembali dapat dibawa dengan bebas.

"Kita akan berupaya menjadikan kembali Meranti sebagai Bandar Perdagangan seperti yang terjadi di Era Tahun 70-80 lalu yang mampu memakmurkan masyarakatnnya, caranya dengan membuka kembali jalir perdagangan lintas batas di Selat Malaka," papar Muzamil.

"Perdagangan lintas batas bukan masalah sepele, saya tidak akan bisa sekolah jika leluhur saya tidak melakukan perdagangan lintas batas, sudah sejak puluhan tahun lalu ketergantungan masyarakat Meranti terhadap aktifitas perdagangan lintas batas ini sangat besar," jelasnya lagi.

Sejauh ini untuk masalah masuknya barang perdagangan sesuai dengan kesepakatan Sosek Malindo, berada di Pos Lintas Batas Pulau Merbau dan Pelabuhan Selatpanjang, kedepan Pemda akan mendorong diberlakukannya dua pelabuhan lagi yakni di Desa Bantar dan Tanjung Samak. "Pertimbangan kita daerah ini sangat berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga biaya angkut dapat lebih murah," ucap Muzamil.

Keinginan dari Kadin itu mendapat dukungan dari Hendri selaku Kepala Bea Cukai Selatpanjang, menurutnya ketergantungan masyarakat terhadap perdagangan lintas batas yang sangat tinggi harus diperjuangkan. "Saya sangat prihatin terhadap terkait kebijakan perdagangan lintas batas yang dihadapi Meranti," akunya.

Norwis menambahkan, turut angkat bicara menurutnya masalah perdagangan lintas batas merupakan PR besar bagi semua baik Pemda, Legislatif dan instansi terkait lainnya.
Lebih jauh dikatakan Sekda, sejauh ini Pemda sendiri terus menggesa diberlakukannya kebijakan khusus terkait perdagangan lintas batas di Meranti, seperti baru-baru ini dengan menggelar pertemuan dengan DPD RI, Kementerian Keuangan, Bea Cukai dan lainnya di Jakarta. Ketika itu Bupati H. Irwan M.Si yang didampingi Kapolres Meranti, anggota DPRD, tokoh masyarakat dan lainnya meminta kepada DPD RI untuk meneruskan aspirasi masyarakat itu dipembahasan tingkat pusat. Dan ketika itu DPD RI yang diketuai Dr. Gafar Usman bersedia untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Meranti ini.
"Kita berharap Kadin dan Pemda dapat bersinegeri menjadikan Meranti sebagai Bandar Niaga yang Madani," harap Sekda. [raf]