SULUHRIAU- Laporan masyarakat terkait dengan penggunaan dana desa mengalami peningkatan cukup signifikan. Sepanjang 4 bulan pada 2017 ini laporan yang masuk telah mencapai 10 ribu aduan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mengapresiasi laporan ini sebagai keberanian dan partisipasi masyarakat.

Dia menjamin apabila kesalahan yang terjadi karena administratif maka kepala desa tidak akan dikriminalisasi. Namun jika korupsi maka harus berhadapan dengan penegak hukum.

"Laporan bukan berarti korupsi saja, ada yang pertanyaan ada yang politik juga, hanya 900 pada tahun 2016. 4 Bulan ini (Juni-Oktober) laporan yang masuk sudah 10 ribu lebih," kata Eko Putro Sandjojo usai Sarasehan Pemuda Desa di gedung Youth Center Sleman, DIY, Jumat (27/10/2017).

Laporan yang masuk, kata Eko, cukup beragam. Ada yang tentang ketidaktahuan, ada yang melaporkan kemungkinan penyelewengan, ada yang upaya kriminalisasi kepala desa dan lain sebagainya. Namun Eko menjamin, semua laporan yang masuk akan ditindaklanjuti.
"Tahun ini ada 200 yang masuk proses hukum, ada yang mark up dan lain-lain,"katanya.

Mengenai peran kepolisian membantu melakukan pengawasan dan pencegahan penyelewengan dana desa, Eko meminta kepala desa tidak takut adanya upaya kriminalisasi. Kapolri telah menjamin, apabila ada aparat kepolisian yang ikut dalam penyelewengan akan dipidanakan secara umum dan atasannya langsung akan dicopot.

Sementara itu, Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan menemukan adanya persoalan di pengawasan dana desa. Hal itu karena tidak ada alokasi yang cukup besar untuk mengawasinya. Kalaupun ada dana yang khusus dialokasikan untuk pengawasan, dirasa masih kurang.

Menurutnya, pengawasan akan berjalan lebih baik jika melibatkan masyarakat secara langsung. KPK menyarankan, di samping masalah pengawasan juga harus ada koordinasi antara 3 kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kemendes dan Kementerian Keuangan.

Sumber: detik.com | Editor: Khairul