SULUHRIAU, Pekanbaru- Puluhan masyarakat yang berasal dari Rupat Kabupaten Bengkalis yang mengatasnamakan Barisan Mahasiswa dan Masyarakat Bela Riau (BMMBR), Kamis (26/10/2017) mendatangi Gedung DPRD Riau.

Kedatangan Massa BMMR ini menyatakan dukungan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No 17 tahun 2017.

Dalam aksinya, massa membentangkan beberapa spanduk antara lain bertuliskan "90 Persen Pulau Rupat Struktur Tanah Gambut". Mereka juga meminta agar perusahaan yang beroprasi di Pulau rupat tersebut mematuhi aturan pemerintah yang ditetapkan oleh Kementerian LHK mengenai aturan lahan gambut.

"Kita harus patuh dengan undang-undang yang ada di negara Indonesia ini," ujar orator aksi dari atas mobil komando yang mereka bawa.

Kedatangan mereka disambut Ketua Komisi I DPRD Riau, Hazmi Setiadi dan anggota komisi I Solikhin Dahlan. Di depan anggota dewan itu, massa kemudian mengadukan bahwa Pulau Rupat saat ini dalam kondisi luluh lantak, mereka mengadukan PT. SRL telah menanami Akasia di lahan gambut dan membuat kanal-kanal yang menyebabkan kebanjiran di musim hujan.

"Rupat sudah luluh lantak. Dari zaman nenek moyang, kami tidak pernah ditimpa banjir. Tahun 2015 kemarin, kami alami banjir. Kami selidiki penyebabnya ternyata ini disebabkan oleh kanal-kanal perusahaan yang tidak mempunyai tempat pembuangan, sehingga jika musim hujan, kanal ini meluap menyebabkan banjir," ujar perwakilan serta tokoh masyarakat Rupat, Herman.

Perwakilan massa ini juga menyebutkan bahwa masalah antara perusahaan dan masyarakat Rupat sampai saat ini juga masih belum terselesaikan.

Sementara itu, tokoh masyarakat lainnya menambahkan, Farid, kondisi Rupat saat ini memperihatinkan, bahkan air yang mereka minum saat ini terasa asam.

"Pak, kami datang ke sini minta bapak-bapak untuk mendukung terus keputusan menetri tersebut, kami sudah lama menunggu pak, di Rupat kalau dulu dua sampai tiga bulan hujan pun tak banjir, sekarang seminggu hujan banjir, dan air di Rupat sekarang masam pak," kata Farid.

Menyikapi aspirasi warga itu, Ketua Komisi I DPRD Riau Hazmi Setiadi mengaku mendukung langkah masyarakat Rupat dan ia mendukung Permen LHK No 17 tahun 2017. "Permen ini sudah lama kita tunggu-tunggu," pungkasnya. [has]