Selasa, 17 November 2026 Kanwil Kemenkum Riau Harminisasikan Tujuh Regulasi Kampar, Dua Dikembalikan | Pasca Petugas Satpol PP Diserang, Wako Agung Cek Pasar Tumpah Ahmad Yani: Pedagang Tutup Pukul 08.00 Wib | Jam Komandan Perdana, Dandim 0324/Rohul Tekankan Kehormatan Satuan dan Solusi untuk Rakyat | APBD Riau 2027 Disetujui Rp10 Triliun, DPRD Ingatkan Pemprov Jangan Abaikan Saran | Kanwil Kemenkum Riau Dorong APBDes Topang Operasional Posbankum di Rohul | Kanwil Kemenkum Riau Gelar Webinar GI Tourism, Angkat Produk Unggulan Jadi Magnet Wisata Dunia
 
 
☰ Gaya Hidup
Kenapa Taksi Online Harus Diatur?
Rabu, 18 Oktober 2017 - 10:33:52 WIB
Ilustrasi

SULUHRIAU- Menjamurnya taksi online di masyarakat saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah.

Pasalnya, transportasi berbasis online tersebut membawa cukup banyak pengaruh bagi transportasi konvensional. Namun di saat bersamaan, taksi online sudah jadi kebutuhan masyarakat banyak saat ini.

Menteri Perhubungan, Budi Karya mengamini ada keinginan masyarakat agar regulasi itu tetap ada. Karena supir-supir taksi online dan konvensional pada akhirnya juga tak sanggup berkompetisi dengan sesama driver lainnya yang terlalu banyak. Sehingga pendapatan pun menjadi turun, sementara para sopir taksi ini harus mencicil mobil sendiri yang mereka gunakan.

"Oleh karenanya yang kami akan atur sama, tarif, kuota, ada mengenai SIM, STNK, KIR dan sebagainya. Hanya saja kita berusaha membuat peraturan-peraturan ini lebih friendly tidak membuat online tiba-tiba tidak bisa berusaha atau sebaliknya, atau taksi konvensional enggak bisa berusaha," jelas Budi Karya dikutif dari detikFinance, Rabu, (18/10/2017).

Agar bisa diatur, maka angkutan sewa online ini pun harus dikategorikan sebagai taksi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) maupun PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Namun sejauh ini diketahui perusahaan aplikasi online atau penyedia jasa IT angkutan sewa online ini tak ingin dikategorikan sebagai perusahaan angkutan umum, melainkan sebagai IT provider.

Untuk itu, dalam praktiknya nanti, IT provider jasa angkutan online ini nantinya akan berada di bawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara terkait operasionalnya di lapangan, Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan perusahaan atau koperasi yang bermitra dengan penyedia IT aplikasi online terkait.

Sehingga mekanisme pengawasan dari Kemenhub nantinya ke perusahaan angkutannya, yang dalam hal ini adalah koperasi yang menaungi mitra-mitra atau driver taksi online ini.

"Sehingga di situ ada larangan-larangan untuk aplikator (pemilik aplikasi) bertindak sebagai perusahaan angkutan. Jadi harus yang menjalankan itu perusahaan angkutan, apakah PT nya atau koperasi," papar Sekjen Kementerian Perhubungan, Sugihardjo.

Sedangkan pengawasan ke IT provider, seperti Uber, Grab dan Go-Jek, akan dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Contohnya jika terjadi pelanggaran dari aplikator, misalnya memberikan akses aplikasi kepada perorangan atau perusahaan yang tidak punya izin, maka ada pelanggaran yang harus ditindak oleh regulator.

"Tapi yang menindaknya enggak bisa Dishub. Jadi Dishub atau Ditjen darat atau BPTJ, melapor ke Kominfo bahwa terjadi pelanggaran. Yang menindak sesuai ketentuan di Kominfo," jelas Sugihardjo.

Aturan baru taksi online sendiri saat ini sudah dalam tahap finalisasi draft dan akan segera diundangkan dalam waktu dekat agar tak terjadi kekosongan hukum menyusul gugurnya sejumlah pasal dalam aturan Menteri Perhubungan sebelumnya yang digugat di Mahkamah Agung.

Sebelum diundangkan, Pemerintah bersama stakeholder terkait akan melakukan sosialisasi terbuka ke publik mengenai aturan yang sudah disusun agar aturan tersebut sempurna, dan memfasilitasi hal-hal yang selama ini dirasa masih merugikan masyarakat.

Adapun dalam aturan baru nanti, tarif akan tetap diatur yang dipatok batas atas dan batas bawah. Pemerintah akan mengumpulkan masukan dari tiap daerah untuk merumuskan tarif yang akan diberlakukan per wilayah nantinya.

Selain itu kuota juga dibatasi. Kemenhub akan mengatur mengenai kuota yang dimiliki oleh tiap penyedia jasa angkutan online di daerah dengan mengikuti formula yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Variabel yang dimasukkan dalam rumus penentuan kuota tersebut akan memasukkan data jumlah penduduk, tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, taksi yang sudah ada, dan semua angkutan umum dihitung. [dtf,jan]




 
Berita Lainnya :
  • Kanwil Kemenkum Riau Harminisasikan Tujuh Regulasi Kampar, Dua Dikembalikan
  • Pasca Petugas Satpol PP Diserang, Wako Agung Cek Pasar Tumpah Ahmad Yani: Pedagang Tutup Pukul 08.00 Wib
  • Jam Komandan Perdana, Dandim 0324/Rohul Tekankan Kehormatan Satuan dan Solusi untuk Rakyat
  • APBD Riau 2027 Disetujui Rp10 Triliun, DPRD Ingatkan Pemprov Jangan Abaikan Saran
  • Kanwil Kemenkum Riau Dorong APBDes Topang Operasional Posbankum di Rohul
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Kanwil Kemenkum Riau Harminisasikan Tujuh Regulasi Kampar, Dua Dikembalikan
    02 Pasca Petugas Satpol PP Diserang, Wako Agung Cek Pasar Tumpah Ahmad Yani: Pedagang Tutup Pukul 08.00 Wib
    03 Jam Komandan Perdana, Dandim 0324/Rohul Tekankan Kehormatan Satuan dan Solusi untuk Rakyat
    04 APBD Riau 2027 Disetujui Rp10 Triliun, DPRD Ingatkan Pemprov Jangan Abaikan Saran
    05 Kanwil Kemenkum Riau Dorong APBDes Topang Operasional Posbankum di Rohul
    06 Kanwil Kemenkum Riau Gelar Webinar GI Tourism, Angkat Produk Unggulan Jadi Magnet Wisata Dunia
    07 Plt Gubri Ajak Warga Ubah Pekarangan Jadi Sumber Pangan, Cabai Jadi Andalan
    08 MPR Geser Sidang Paripurna Penetapan Wapres Pengganti Gibran ke 9 Desember 2026
    09 14 Hari Operasi Zebra Lancang Kuning di Kampar Dimulai, Ini 10 Pelanggaran Jadi Sasaran
    10 Turnamen Sepak Bola Piala Danyonif TP 898 Dimulai, Bupati Kampar Harap Lahir Bibit Unggul
    11 Mulai 16 November, Tiket RoRo Bengkalis Berlaku E-Tiket, Mobil Tumpangan dan Truk Jadi Prioritas
    12 Antisipasi Banjir, Bupati Kampar Sisir Drainase Bangkinang Kota
    13 Transaksi di Pondok Dusun Koto Lindang Padang Sawah, Dua Pengedar Sabu Ditangkap
    14 Magang Dua Tahun Sebagai Wapres
    15 Sisir Gang Assalam hingga Kampung Satresnarkoba Polresta Pekanbaru Amankan 5 Orang Positif Sabu
    16 Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
    17 Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
    18 PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar
    19 MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
    20 Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau
    21 Motor Korban Dicuri di Teras, Pelaku Ditangkap Polsek XIII Koto Kampar Setelah Sebulan Buron
    22 Transaksi di Kebun Sawit, Dua Pengedar Sabu di Tapung Ditangkap dengan 13,53 Gram Barang Bukti
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat