SULUHRIAU, Jakarta - Beberapa kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau mengikuti Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Golkar dalam rangka pemenangan Pilgub Riau 2018.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman menyatakan pegawai negeri sipil tak diperbolehkan berpolitik.

"Ya, sudah dalam UU ASN tidak boleh berpolitik. PNS mesti menjaga netralitas," kata Herman kepada detikcom, Rabu (27/9/2017) malam.

Dia mengatakan para kadis diperbolehkan hadir di acara tersebut jika terkait dengan tugas kedinasan. Tugas kedinasan tersebut dapat dilihat dari surat tugas atau fungsi PNS ketika datang ke acara politik seperti itu.

"Menghadiri undangan karena yang bersangkutan simpatisan atau kepentingan politik ya tidak boleh. Kalau hadirnya karena tugas kedinasan, tidak jadi masalah. Jadi harus dilihat secara jernih," ujarnya.

"Indikator tugas kedinasan antara lain ada surat tugas dan relevan dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan," imbuh Herman.

Herman mengatakan para kadis yang datang ke acara tersebut dapat saja dimintai keterangan terkait relevansi dan fungsi kehadiran mereka dalam acara tersebut. Menurut Herman, hal itu dapat dilakukan oleh kepala daerah yang menjadi pejabat pembina kepegawaian.

"Itu tugas pejabat pembina kepegawaian atau kepala daerah," tuturnya.

Baca juga: Heboh Foto Para Kepala Dinas di Riau Hadir di Rakerda Golkar

Jika ditemukan unsur pelanggaran, berdasarkan aturan yang berlaku, PNS yang bersangkutan dapat dikenai sanksi.

"Kalau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat (sebagaimana dalam) UU ASN Pasal 87 ayat 4, huruf c," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Rakerda DPD Golkar Riau itu dilaksanakan di Kota Pasir Pangaraian, ibu kota Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), pada Sabtu (23/9). Acara ini dihadiri Gubernur Riau Arsyadjuliandi 'Andi' Rachman, yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Riau.

DPP Golkar sudah merekomendasikan Andi Rachman sebagai calon Gubernur Riau kembali. Rakerda Golkar ini menginstruksikan seluruh kader Golkar untuk memenangkan Andi Rachman.

Kemudian foto para PNS yang hadir di acara internal Golkar menjadi viral di kalangan masyarakat Riau melalui medsos. Kadis yang hadir dalam acara tersebut di antaranya Kadis Kesehatan Mimi Yuliani Nazir, Kadis Perhubungan Rachman Rahim, Kadis Pendidikan Rudiyanto, Kadis Perkebunan Fery, dan Kadis PU Dadang.

Dari foto yang tersebar luas itu, terlihat para kepala dinas berjejer di depan backdrop. Mereka mengenakan baju batik berjejer dengan pengurus Partai Golkar yang mengenakan seragam warna kuning.

Foto ini menimbulkan kesan para kadis terpaksa ikut dalam acara tersebut karena Andi Rachman yang merupakan Ketua DPD Golkar Riau juga menjabat Gubernur Riau. Atau ada kesan para PNS ini tidak netral dalam pilgub mendatang.

Terkait kehadiran kepala dinas ini, Wakil Ketua Dewan Penasihat Rakerda Golkar Riau Masnur membantah bila dikatakan ada intervensi untuk menghadirkan para pejabat Pemprov Riau itu.

"Kepala Dinas Pemprov Riau memang kita undang resmi di acara Rakerda Golkar. Saya kira ini hal wajar saja, bukan hanya kadis, pihak KPU pun kita undang di acara tersebut," kata Masnur, Rabu (27/9/2017).

Masnur, yang juga menjabat Wakil Ketua DPD Golkar Riau, mengatakan kadis hadir untuk menyampaikan presentasi kinerja masing-masing. Karena acara rakerda ini dihadiri sejumlah DPD Golkar di seluruh kabupaten dan kota se-Riau.

"Ada yang menyampaikan soal kesehatan, ada pendidikan, ada pembangunan, dan lainnya. Mereka hanya presentasi sekitar 10 menit setiap kepala dinas. Lantas apa masalahnya?" kata Masnur.

Sumber: detik.com