SULUHRIAU, Malang- Wali kota seluruh Indonesia berkumpul di Malang. Mereka menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (Apeksi).

Acara dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Hotel Savana, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (19/7/2017). Hadir dalam acara tersebut Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan, Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wali Kota Malang Abah Anton, dan 98 wali kota se-Indonesia. Hadir juga dari pihak Bareskrim Polri dan Jamintel Kejaksaan Agung.

Airin dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema rakernas tahun ini adalah 'Implementasi Perlindungan Hukum bagi Pejabat Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk Mendukung Pembangunan Nasional'.

"Tema ini dianggap penting untuk diangkat agar para peserta rakernas yang tiada lain adalah para wali kota dan para kepala organisasi perangkat daerah terkait tingkat pemerintah kota akan memperoleh penjelasan kebijakan nasional pemerintah pusat tentang tata laksana pelindungan hukum untuk para penyelenggara pemerintahan daerah," ungkap Airin dalam keterangan tertulis dari Pemkot Tangerang Selatan.



Di samping tema tersebut, rakernas kali ini membahas dua topik lain yang saat ini dirasakan sangat strategis dan aktual dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Topik itu adalah manajemen pembangunan ekonomi yang akan disampaikan oleh Tanri Abeng. Topik kedua tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang akan disampaikan oleh Wali Kota Medan HT Zulmi Edlin.

Dua topik ini sangat penting karena terkait erat dengan bagaimana upaya pemerintah daerah mencari solusi untuk mengoptimalkan proses pembangunan di daerah. Kenyataannya, pembangunan daerah banyak memerlukan sumber daya, terutama sumber pembiayaan.

Rakernas tahun ini merupakan sebuah kegiatan strategis yang dapat dijadikan sebagai forum komunikasi dan berbagi informasi dan pengalaman dalam membahas serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Presiden Jokowi rencananya hadir pada acara penutupan pada Kamis (20/7/2017). "Kehadiran beliau tentunya merupakan sebuah kehormatan tersendiri bagi kita semua. Hal ini menunjukkan bahwa beliau menaruh perhatian yang serius terhadap keberadaan dan aktivitas organisasi," katanya.

Sementara itu, Tjahjo Kumolo menyambut baik rakernas Apeksi ini. "Sebagai seorang pemimpin, para wali kota harus memiliki kebijakan politik dan harus memahami area rawan korupsi di jajaran pemerintahannya," ujar Tjahjo dalam sambutannya.

Selain itu, dengan diadakannya rakernas Apeksi kali ini, diharapkan para wali kota beserta pejabat daerah dapat terus berkomunikasi dan dapat menghasilkan kreativitas serta inovasi.

Di tempat yang sama, Basaria Panjaitan mengungkapkan, dengan tema yang dipilih, dirinya melihat ada kekhawatiran dari pemerintah daerah akan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang penyimpangan terhadap pelanggaran-pelanggaran ASN oleh masyarakat.

"Para pemimpin daerah tidak perlu khawatir, karena seluruh penjelasan sudah tertuang bahkan di pasal 385 ayat 1,"ungkapnya.

Dalam undang-undang tersebut sudah jelas kebijakan tentang tahapan pemeriksaan pelanggaran yang dilakukan ASN. [rls,hpm,dtc]