SULUHRIAU, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Bivitri Susanti mengatakan pembentukan pansus hak angket KPK adalah kegiatan yang sia-sia.

Menurutnya keputusan hak angket itu harus keputusan seluruh anggota DPR, bukan pansus yang dua fraksinya tidak terwakili.

"Kalau mereka ngotot (melakukan hak angket KPK) jadi kegiatan yang mubazir. Karenakan nanti yang diputuskan pansus tidak akan bisa mendapatkan suara persetujuan yang bulat. Karena sejak awal dua fraksi (PKS dan Demokrat) tidak mengirimkan wakilnya," ujar Bivitri dilansir detikcom, Kamis, (7/6/2017) malam.

"Karena nantikan keputusan hak angket adalah keputusan DPR bukan hanya pimpinan belaka. Jadi kalau tetap dilaksanakan itu menjadi perbuatan yang sia-sia karena akhirnya tidak bisa kuorum," imbuhnya.

Bivitri menjelaskan hak angket KPK ini seharusnya tidak bisa dilakukan. Hal ini dilihat dari beberapa aspek, salah satunya dari peraturan perundang-undangan.

"Seharusnya memang tidak bisa, tapi saya kira bisa dilihat dari dua aspek yang pertama memang dari peraturan undang-undang. Penafsirannya tidak bisa kalau semua fraksi tidak terwakili, seharusnya tidak bisa terbentuk. Kedua biasanya hasil pansus itu adalah keputusan dari perwakilan semua fraksi, tapi ini kan ada dua fraksi yang tidak mengirimkan," kata Bivitri.

Ia menyebut desakan DPR yang terus mendorong hak angket ada indikasi lain dibelakangnya. Hak angket KPK ini dinilai dapat melemahkan KPK.

"Saya melihat terkait dengan mereka yang ngotot untuk hak angket KPK, hanya mau show off saja. Mereka mau menunjukan ke publik kekuatan mereka terhadap lembaga lain, bahwa itu menang. Bisa jadi ini untuk menekan KPK terkait kasus yang sedang ditangai KPK, dan berhubungan dengan anggota DPR," sebut Bivitri.

Bivitri meminta KPK untuk tetap pada sikapnya yang tegas tidak mengungkapkan informasi penting dalam hak angket KPK. Karena menurutnya jika KPK mundur selangkah saja, itu bisa menjadi preseden yang berulang di DPR.

"Saya kira langkah KPK saat ini sudah tepat. Karena kalau KPK mundur sedikit saja ini jadi preseden untuk DPR, kedepannya kalau ada kasus yang bersangkut dengan DPR mereka akan melakukan hal ini lagi. Jadi KPK jangan mundur selangkahpun," tuturnya.

"KPK ikuti prosedur saja, kalau nanti dipanggil ya datang. Tapi kalau diminta informasi atau data yang nonpublik jangan dilakukan dan jangan mundur terkait hal ini," tutup Bivitri.

Seperti diketahui, sebanyak 7 fraksi sudah mengirimkan nama wakil di pansus hak angket terhadap KPK. Fraksi-fraksi tersebut adalah PDIP, Golkar, Hanura, NasDem, PAN, PPP, dan Gerindra.

Terbaru, fraksi PKB mengatakan masih menunggu perkembangan. Sementara Fraksi PKS dan Demokrat sudah memastikan konsisten dengan tidak mengirimkan wakil ke pansus.

Susunan pansus angket KPK sudah terbentuk. Ketua pansus dari Fraksi Golkar yakni Agun Gunandjar, dan wakilnya adalah Risa Mariska (PDIP), Taufiqulhadi (NasDem), dan Dossy Iskandar (Hanura). [dtc]