SULUHRIAU, Pekanbaru- Pansus DPRD Riau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau harus bekerja keras cepat menyelesaikan Raperda RTRW Juni 2017 ini.

Pasalnya, andai tidak selesai penyelesaian Raperda ini akan diambil alih oleh Presiden. Hal itu diakui Ketua Pansus RTRW DPRD Riau Asri Auzar, Jumat (2/6/2017).

Dikatakan, saat ini tidak lagi hal yang prinsip terkait Ranperda ini. Sebab itu, pansus menarget selesai Juni juga dan disahkan.

Menurut Asri, Senin pekan depan pansus akan melakukan rapat dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terkait RTRW ini.

Hal yang akan dibahas katanya, pansus meminta agar SK 6 buah yang diterbitkan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) dijadikan satu SK.

Kemudian, 142 Desa di Riau termaksud fasilitas umum, sepeti rumah ibadah, jalan provinsi dan Nasional dikeluarkan dari hutan. "Kita hanya menjelaskan pemetaan ini pada mereka di Jakarta tentang data RTRW ini," katanya.

Dalam rapat nanti itu juga akan diundang Sekdaprov Riau dinas Kehutanan, dan kementrian terkait. [slt]