SULUHRIAU, Selatpanjang- Bupati Kepulaun Meranti Drs. H. Irwan M.Si, mengatakan, kepedulian masyarakat untuk melaksanakan hak pilih dalam Pilgubri dipengaruhi berbagai faktor.

Salah satunya, karena ada persepsi pilgubri tak berdampak langsung dengan kehidupan masyarakat di level bawah, dan keterwakilan masyarakat pada figur terutama jika calon peserta Pilkada tidak diikuti oleh orang tempatan, mislanya.

Hal itu dikatakan Bupati saat mengikuti malam temu ramah KPU Provinsi Riau bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, di Hotel Red 9, Selatpanjang, Jumat (29/4/2017) malam.

KPU Riau ke Meranti terkait upaya sosialisasi upaya peningkatan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) Tahun 2018 mendatang.

Bupati menyarankan KPU Riau untuk perkuat koodinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota

"Mencapai target ideal tingkat partisipasi pemilih (minimal 70 Persen), di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak sulit apalagi tingkat partisipasi pemilih 2016 lalu (Pilbup) sudah cukup besar. Kuncinya KPU Riau harus perkuat koordinasi dengan Pemda hingga kejajaran pemerintahan terkecil Camat, Lurah dan Kepala Desa, sehingga sosialisasi dapat dilakukan secara masif, sebagai langkah awal bisa dilakukan dengan MoU bersama Camat," ujar Bupati.

Hal itu menimbang peran dan pengaruh Camat, Lurah, Kades yang sangat besar karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. "Dengan begitu Camat dapat melakukan sosialisasi hingga ke Desa secara berjenjang sampai ke Struktur pemerintahan terkecil (RT/RW.red), dan hal ini sangat efektif dalam memberikan pemahaman kepada maayarakat," jelas Bupati.

"Menjadi permasalahan saat ini kurangnya kepedulian masyarakat untuk melaksanakan hak pilih, karena menilai Pemilihan Gubernur tak berdampak langsung dengan kehidupan masyarakat di level bawah, apalagi jika pilkada tidak diikuti oleh orang tempatan," katanya.

Sehingg akatanya, masyarakatpun lebih memilih untuk melakukan aktifitas ekonomi seperti berkebung dan berdagang yang jelas berdampak langsung dengan ekonomi mereka. Pandangan seperti ini menurut Bupati, harus dirubah dan melakukannya bukan hal yang gampang. Perlu peran para tokoh agama/adat/masyarakat untuk memberikan pengertian pentingnya sebuah Pilkada untuk mencari seorang pemimpin yang kedepan mampu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk meningkatkan Partisipasi pemilih KPU Riau harus tingkatkan koordinasi dan harmonisasi  dengan Pemerintah Daerah yang dapat mensosialisasikannya hingga kelevel bawah, termasuk juga dalam memberikan informasi terkait tahapan Pilkada," tambah Bupati.

Hal lainnya yang tak kalah penting dijelaskan Irwan, jangan sampai ada Mis komunikasi atau sekat antara KPU dan jajaran di Kabupaten Kota dengan Pemda sehingga tercipta satu persepsi dalam mewujudkan Pilkada yang bermutu dan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

"Semoga Pilgubri mendatang berjalan dengan aman dan lancar tanpa gugat menggugat, yang kalah berlapang dada dan yang menang tidak menyombongkan diri," ucap Bupati berkaca dari suksesnya Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu.

Sementara Ketua KPU Riau Nurhamin dalam pidatonya menjelaskan kegiatan Roadshow yang dilakukan dirinya bersama Komisioner KPU Riau diantaranya Nurhamin, Abdul Hamid, Sri Rukmini, Syapril Abdullah dalam rangka memenuhi amanat UU No. 10 Tahun 2016, yakni menjalin koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur Riau mendatang. "Kita berharap melalui sosialisasi ini dapat memenuhi target Nasional yakni 77 Persen Partisipasi pemilih," ujar Nurhamin.

Dalam Roadshow yang digelar di 12 Kabupaten Kota KPU Riau juga menghimpun semua masukan terkait suksesnya Pilgubri 2018 mendatang. "Kita menargetkan sukses Pilgubri tak jauh berbeda dengan Pilkada DKI, dimana tidak ada gugat menggugat dan yang kalah mengakui kemenangan rivalnya yang merupakan kemenangan rakyat," jelas Nurhamin.

Selain melakukan sosialisasi dalam rangka memberi pemahaman kepada masyarakat pentingnya menggunakan hak pilih dalam mendongkrak partisipasi masyarakat. Nurhamin mengaku tengah mempersiapkan juga data pemilih sesuai data kependudukan (KTP.red). Selain itu juga rekruitmen anggota KPPS berjalan bersih untuk mengantisipasi munculnya kecurigaan, sampai memastikan penayangan APK yang adil dari masing-masing calon.

Sesuai perencanaan KPU Riau NPHD Pilgubri akan ditandatangani pada Agustus mendatang, Penetapan PPK Oktober, Penyerahan Calon Perserorangan November, Pendaftaran Paslon 28-30 Desember, Penetapan Calon Januari dan Kampanye mulai February sampai Juni. Dan Penetapan Pemilih Tetap Tanggal 6 April.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan mengingatkan KPU selain fokus pada peningkatan partisipasi pemilih jangan sampai melupaka sisi pengamanan yang sangat berpengaruh besar terhadap suksesnya sebuah Pilkada. "Sisi pengamanan dalam Pilkada juga harus diperhatikan, hal ini untuk mengantisipasi gesekan di akar rumput yang dapat mempengaruhi jalannya Pilkada.

Wakapolres Meranti Kompol. Wawan, menambahkan, pengamanan Pilkada di Negeri Sagu yang berpulau-pulau, sedikit ekstra dibanding daerah lainnya yang berada didaratan. Disamping sulitnya jarak tempuh dan medan dan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman tim pengamanan TPS. (Raf)