SULUHRIAU, Pekanbaru- Berdasarkan hasil konsolidasi data PT PLN, total investasi dari julmlah proyek pembangkit listrik yang mangkrak di Riau mencapai Rp6 trilun.

Namun, sebagian akan dilanjutkan tetapi masih ada juga yang belum dapat dipastikan proses pembangunannya.

Asisten Pidana Umum (Sspidum) Kejati Riau Zainul Arifin mengatakan, erdasarkan sejumlah proyek listrik bermasalah tersebut sebagian besar merupakan pembangkit listrik tenaga uap.

"Walaupun dari keseluruhan investasi belum semua uang keluar atau masih dalam bentuk rencana investasi dengan latar belakang berbeda-beda. Namun hal tersebut juga patut diperhatikan, apalagi PLN sudah meminta pendampingan dari Kejati Riau dalam penuntusan pembangunan proyek listrik yang mangkrak tersebut," katanya.

Berdasarkan konsolidasi data PLN dari keseluruhan, proyek progresnya rata-rata di bawah 50 persen, dengan berbagai latar belakang masalah. Namun mendominasi adalah belum rampungnya rencana tata ruang wilayah (RTRW) Riau.

Aspidum Kejati Riau, Zainul menambahkan, sejumlah proyek mangkrak merupakan proyek percepatan program pembangunan 35.000 MW yang dicanangkan presiden Joko Widodo, sehingga persoalan mangkraknya sejumlah proyek percepatan pembangkit perlu disampaikan kepada pemerintah pusat.

Terkait rencana keinginan Presiden Jokowi menyerahkan hasil audit proyek listrik mangkrak di Indonesia kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK) dinlai wajar, apalagi PLN telah melakukan konsolidasi data internal kemudian di verifikasi badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP). [rri,yas]