JAKARTA, Suluhriau- Anggaran APBD Kabupaten Meranti Tahun 2017 dengan jumlah total 1,2 triliun, jauh menurun dari tahun sebelumnya.
Kondisi itu membuat Pemerintah Kabupaten Meranti harus berjuang keras untuk meraih dana APBN dan APBD Provinsi, agar pembangunan yang dilaksanakan tetap berjalan sesuai harapan.
Selasa (17/1/2017), Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim memimpin rombongan Pemda Kabupaten Meranti mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Daerah Perbatasan yang melibatkan 28 Kementerian dan Lembaga terkait. Rakor langsung dipimpin Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Menkopolhukam Wiranto, di Ballrom Hotel Borobudur, Jakarta.
Turut mendampingi Wakil Bupati mengikuti Rakor, Kepala Badan Pembangunan Daerah Makmun Murod, Kepala Bagian Perbatasan Janevi Meza, Kepala Bagian Humas Setda Meranti H. Nasruni dan lainnya.
Rakor tersebut membicarakan percepatan pembangunan pengelolaan perbatasan negara tahun 2017. Untuk mensukseskan program Presiden RI Joko Widodo, seluruh Kementerian diantaranya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementeriam Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perdagangan dan lainnya secara keroyokan mendukung program tersebut dengan mengalokasikan dana pembangunan untuk membangun 3 Provinsi, 41 Kabupaten, 187 Kecamatan diseluruh Indonesia yang berada di daerah perbatasan.
Diharapkan dengan alokasi dana tersebut semua infrastrktur strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mencibtakan keamanan diberanda terdepan Indonesia
Berkat perjuangan Pemda Meranti melalui SKPD terkait, Kabupaten Meranti berhasil meraih alokasi dana pembangunan dari Kementerian dan Lembaga dengan total anggaran mencapai 120 Miliar. Dan dana itu akan diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di Kecamatan dan Desa.
Secara rinci alokasi dana Kementerian yang diraih Meranti sebagai berikut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp8,3 miliar berupa Program DAK Penugasan Air Minum, Afirmasi Perumahan dan Pemukiman. Kementerian Perhubungan 62 Miliar untuk Pembangunan dermaga, Pengadaan kapal lintas penyebrangan, Pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan.
Kementerian Tenaga Kerja 2.5 Miliar untuk Program peningkatan kompetensi, Program karya infrastruktur, Program karya produktif, Wira usaha, Teknologi tepat guna, dan lainnya. Kementerian Kesehatan 15.8 Milar DAK reguler Bidang pelayanan kesehatan, DAK Afirmasi kesehatan, Kementerian Perdagangan Rp1,6 Miliar untuk Pembangunan revitalisasi pasar, Kementerian Komunikasi dan informatika 10 Miliar untuk Pembangunan peningkatan BTS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 8.7 Miliar untuk DAK reguler bidang pendidikan SD dan SMP, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp9,2 Miliar untuk Bantuan kapal nelayan, Rehabilitasi lingkungan kawasan pesisir, Pengadaan Rumpon Apung, Pembinaan kelompok usaha bersama. Dengan jumlah total hampir 120 Miliar rupiah.
Pada kesempatan itu Kepala BNPP Cahyo Kumolo, dalam pidatonya menegaskan lembaga yang dipimpinnya terus berupaya mensukseskan program nawa cita Presiden RI Joko Widodo untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai daerah pertumbuhan ekonomi baru Indonesia agar republik ini tidak dipandang sebelah mata karena mampu mandiri baik dari segi ekonomi maupun pertahanan negara.
Ia berharap melakui program BNPP yang didukung oleh hampir seluruh Kementerian yang ada dapat membangun infrastruktur strategis kawasan perbatasan, mulai dari Pasar, Perkebunan dan Pertanian, Rumah Sakit, Penerangan Listrik, perumahan, Perkantoran, Pos-Pos keamanan TNI/Polri, dan lainnya. Dan untuk mensukseskannya Cahyo meminta Kabupaten Kota dengan seluruh aparaturnya ditingkat Kecamatan dan Desa dapat bekerjasama mendukungnya. Termasuk juga dukungan dari TNI dan Polri.
Sementara itu Menkopolhukan yang juga Ketua Dewan Pengarah BNPP Wiranto, dalam pidatonya mengucapkan apresiasi atas kinerja BNPP dalam menggelola dan mengendalikan daerah perbatasan sehingga target yang diinginkan dan direncanakan pemerintah sesuai dengan yang direncanakan.
Kedepan ia berharap, dalam mengendalikan daerah perbatasan Indonesia yang memiliki panjang 99 Ribu Kilometer dan nomor dua terbesar di dunia, TNI bukan saja sebagai kekuatan negara tetapi dapat menjalankan tugas membantu pembangunan Indonesia. Caranya dengan membangun daerah perbatasan dengan sistem pertahanan baru yang lebih kuat.
"Jika daerah perbatasan tidak dijaga militer maka akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari kesempatan untuk aktifitas radikalime, terorisme dan narkoba. Kita ingin perbatasan Indonesia tidak lagi telanjang. Nantinya akan dibangun Pos-Pos untuk markas militer yang akan diisi oeh pasukan TNI dari daerah tempatan, karena dinilai lebih memahami daerahnya masing-masing," katanya.
Dalam Rakor itu juga dibicarakan akan diberikanya sertifikat tanah ulayat kepada masyarakat adat, dalam hal itu dari pengakuan lembaga yang mengelolanya pada tahun 2017 ini akan diberikan sertifkat tanah selias 5 Juta Bidang. (raf)
