TELUK KUANTAN, Suluhriau- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kunasing) merumahkan kurang lebih 2.950 pegawai honorer kontrak daerah (THL).

Kebijakan tersebut menuai sorotan dari berbagai kalangan. Bupati Kuansing Drs H Mursini, M,Si menjelaskan, kebijakan yang diambil Pemda Kuansing ini mengingat kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan.

Dalam arahannya saat menyampaikan pidato apel bersama di komplek perkenatoran Pemda Kuansing, Senin (9/1/2016) Bupati menyebutkan bahwa proyeksi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat semula diprediksi sebesar Rp605 miliar. Namun setelah melihat penerimaan bulan Januari 2017 ini baru masuk Rp41 miliar.

"Jika melihat besaran penerimaan DAU pada Januari 41 miliar, besar kemungkinan jumlah DAU yang akan diterima Kuansing hingga Desember nantinya jauh berkurang. Karena jika jumlah Rp41 milar tersebut dikalikan dengan 12 bulan berarti hanya akan diterima DAU sebesar Rp492 miliar," jelas Bupati.

Dengan perkiraan penerimaan DAU tersebut, kata Bupati, Kuansing akan mengalami kekurangan penerimaan DAU sebesar Rp113 miliar. Ditambah dengan kekurangan jumlah hutang Pemda Kuansing dari berbagai pihak yang juga harus diselesaikan pada tahun anggaran 2017 ini. Untuk memastikan penerimaan keuangan daerah dari DAU tersebut, dirinya telah memerintahkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke pusat.

"Kita masih harus membayar hutang BPJS yang baru terbayarkan empat bulan, kemudian gaji honor kontrak masih ada dua bulan lagi, hutang listrik ke PLN dan berbagai hutang lainnya yang jumlahnya jika digabung dengan kekurangan penerimaan DAU 2017 bisa mencapai Rp 200 miliar," ungkap Bupati seraya mengatakan dirinya juga telah memerintahkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke pusat untuk memastikan besaran penerimaan DAU Kuansing pada tahun anggaran 2017 ini.

Dengan kondisi keuangan yang masih sulit itu, karena itu lah Pemda Kuansing mengambil kebijakan dengan merumahkan pegawai honorer kontrak. Di samping SK pegawai honorer kontrak tersebut memang telah habis per 31 Desember 2016 kemarin. "Kendati demikian, bilamana anggaran untuk menggaji pegawai honorer kontrak tersebut nantinya tersedia kembali, tentu Pemda Kuansing nantinya juga akan berkoordinasi dengan DPRD dalam hal penerimaan pegawai kontrak tersebut," ungkap Bupati. (yof)