PEKANBARU, Suluhriau- Direktur Eksekutif Scale Up Riau, Herry Octavian mencatat, konflik sumber daya alam (SDA) sepanjang tahun 2016 lalu terjadi peningkatan.

Bahkan cukup signifikan sebesar 28 persen, dari tahun 2015, jika dirunut pada data konflik empat tahun ke belakang, jumlah konflik tahun ini menjadi tertinggi, namun tidak ada korban jiwa.

Penyebab terjadinya konflik seperti tumpang tindih lahan, penyerobotan lahan atau secara regulatif adanya perbedaan alas hukum yang kemudian saling klaim atas keabsahan kepemilikan lahan.

Hal tersebut juga sering terjadi di iahan peladangan masyarakat, kebun dan tanah ulayat yang secara tiba-tiba masuk dalam kawasan konsesi kehutanan ataupun perkebunan.

Konflik antara masyarakat dengan perusahaan masih menjadi aktor utama dalam terjadinya konflik mencapai 43 konflik, yang diperparah tidak adanya komitmen perusahaan untuk menyelesaikan konflik.

Menurut Harry Octavian,  lahan gambut yang dulu dianggap sebagai lahan marjinal kini menjadi sebuah sasaran ekspansi perusahaan skala besar, baik di sektor kehutanan maupun perkebunan sehingga gambut menjadi arena kontestasi dengan motif ekonomi di tengah ketersediaan lahan mineral yang kian sempit dan terbatas.
 
Sebagai lembaga yang fokus dada isu penyelesaian konflik sumber daya alam, Harry berkesimpulan perlunya memberi ruang akses pengelolaan SDA bagi masyarakat adat atau masyarakat lokal.

Mengefektifkan kembali nilai kearifan lokal atau adat dalam proses penyelesaian konflik, mempercepat pengesahan rtrw sebagai kejelasan pengelolaan tata ruang dan akses kelola masyarakat serta mendorong fungsi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik. (slt)