SELATPANJANG, Suluhriau- Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs H Irwan M.Si didampingi Wabup H Said Hasyim menyerahkan SK Pelaksana Tugas (Plt) kepada 9 Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Meranti, di kantor bupati Kamis, (5/1/2017).

Penyerahan SK itu untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas/Badan yang masih kosong sembari menunggu Asesment (lelang) Jabatan selesai dilakukan.

Hadir dalam kesemlatan itu, Bupati Meranti Drs. H. Irwan, M.Si, Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim, Forkopimda dan sejumlah pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemkab. Meranti.

Dikatakan Bupati, penyerahan SK Bupati kepada 9 orang Plt Kepala Dinas/Badan dilingkungan Oemkab. Meranti itu, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas/Badan yang sedang dalam proses pelelangan jabatan (Asesment). Untuk itu agar SKPD itu tetap bisa berjalan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maka dikeluarkanlah SK Plt.

Sekedar informasi awalnya SK Plt akan diserahkan kepada 10 pejabat, 9 Kepala Dinas/Badan dan 1 Sekda. Namun karena SK Plt. Sekda sudah lebih dulu diserahkan maka tak perlu diulang dan hanya diberikan kepada 9 pejabat yang diberikan kepercayaan.

Dihadapan seluruh pejabat yang menerima SK Plt, Bupati meminta untuk segera melaksanakan tugas selayaknya Kepala SKPD yang dilantik permanen, karena sejak diserahkannya SK Plt tersebut kepada pejabat bersangkutan otomatis melekatlah tanggug jawab sama seperti pejabat defenitif.

Tugas yang harus digesa dalam waktu dekat dikatakan Bupati yakni, pengusulan pengguna anggaran (PA), KPA, Bendahara dan PPTK dapat segera dituntaskan. Yang akan ditindak lanjuti dengan penyerahan DIPA dan proses pelaksanaan kegiatan 2017 yang telah disahkan.

Bupati mengingatkan situasi keuangan Pemda Meranti cukup sulit, secara nominal berjumlah 1.2 Triliun dan sebagian besar angka itu berasal dari APBN yang pencairan alokasi anggarannya berbasis realisasi kegiatan. Untuk itu agar alokasi anggaran APBN maupun APBD Provinsi terserap maksimal Bupati meminta seluruh kegiatan dapat dituntaskan sebelum berakhirnya batas waktu.

Dijelaskan Bupati, Tahun 2016 lalu realisasi alokasi dana APBN di Kabupaten Meranti hanya mencapai 55 persen, hal itu disebabkan karena Kabupaten Meranti dinilai oleh pihak Kementerian Keuangan termasuk cukup lambat menyampaikan laporan realisasi kegiatan. "Jika laporan realisasi keuangan lambat sesuai kaca mata perspektif Kementerian Keuangan maka mereka tidak akan merealisasikan anggaran yang tersisa," jelas Bupati.

Untuk mengantisipasinya, Bupati meminta paling lambat February semua kegiatan dari dana APBN dapat dijalankan sehingga pada akhir tahun sudah selesai, dan Kementerian Keuangan tidak punya alasan untuk tidak mencairkannya.

"Kita inginkan semua anggaran yang sudah dialokasikan dapat diserap secara maksimal, jika tidak maka akan berdampak pada pelayanan masyarakat yang tidak maksimal pula, karena semua sangat tergantung pada realisasi anggaran tersbeut," ucap Bupati.

Agar semuanya berjalan sesuai harapan, Bupati meminta Bagian Administrasi Pembangunan dapat melakukan pendampingan secara intensif, untuk memantau realisasi serapan anggaran di tiap SKPD. Bupati juga menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan dan Pertanian Makmun Murod dan Julian Norwis yang pada tahun 2016 lalu berhasil melakukan realisasi anggaran paling tinggi. Ia juga menyarankan SKPD lainnya dapat berkoordinasi dalam rangka berbagi pengalaman sehingga dapat meraih sukses serupa.

Akhir kata, Bupati berpesan agar Kepala SKPD dapat bekerja satu visi dan persepsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cara mengukurnya menurut Bupati sangat sederhana yakni dengan melihat meningkatnya pendapatan masyarakag, harga kebutuhan pokok tidak naik, Infrastruktur semakin baik, Kesehatan dan Pendidikan dari hari kehari semakin baik. Dan Bupati meminta hal Ini hendaknya jadi pedoman. (raf)