PEKANBARU, Suluhriau- Ketua jaringan perempuan melawan korupsi, Azlaini Agus mengatakan, Indonesia perlu mengadopsi tata cara negara di Asean memberantas korupsi.

Hal itu dikatakannya, di sela-sela kegiatan hari anti korupsi internasional (HAKI) Kamis, (8/12/2016) di Pekanbaru.

Dikatakan, perlunya mengadopsi tata cara negara di Asean, mengingat empat perwakilan badan anti korupsi se Asean juga sudah menandatangani kesepahaman dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ini sejalan dengan memanfaatkan kerjasama dalam era masyarakat ekonomi asean (MEA).

"Indonesia bisa merujuk Malaysia yang secara khusus mendirikan sekolah moral atau etika bagi calon pejabat, jika lulus maka dipastikan moralnya sudah lebih baik, sehingga kemungkinan melakukan tindak pidana korupsi lebih kecil.

Hal tersebut terbukti denngan tindak pidana korupsi yang jauh lebih marak di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia.

"Kesepahaman antara KPK, badan pencegah rasuah (BPR) Malaysia, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura dan Anti Corruption Bureau of Brunei Darussalam perlu menjadi rujukan seiring dengan penerapan MEA," ujarnya.

Mantan anggota Komisi III DPR RI menambahkan, badan anti korupsi se Asean juga sudah bekerja sama dalam bidang pertukaran informasi, bantuan ahli, bantuan training, kerja sama workshop serta program pencegahan termasuk pengembangan partisipasi publik, pendidikan dan masalah legal lainnya, sehingga harus dijadikan pedoman dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. (slt)