JAKARTA, Suluhriau- Presiden Joko Widodo menyayangkan sistem pelaporan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang masih cara lama. Jokowi ingin ada perbaikan mekanisme dalam birokrasi.

"Perbaikan mekanisme termasuk rezim SPJ, khusus SPJ saya sampaikan sekarang yang namanya PPL, Penyuluh Pertanian Lapangan, tak kelihatan lalu lalang di sawah karena energinya habis untuk urus SPJ," ujar Jokowi dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).

Selain itu guru-guru yang dinas ke daerah pun juga melakukan hal yang sama. Padahal mereka ditugaskan untuk mengajar.

"Lembur lembur bukan beri penyuluhan, tapi urus SPJ. Guru-guru juga sama, urus SPJ, semuanya sama, ngurusi SPJ, SPJ, SPJ, SPJ," ucap Jokowi.

 Presiden Jokowi dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Kamis (1/12/2016)Foto: Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom
Presiden Jokowi dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Kamis (1/12/2016)

Rupanya mereka diminta membuat SPJ hingga 16 sampai 44 rangkap. Inilah yang menurut Jokowi tidak efektif.

"Saya minta maksimal 2. Paling penting bagaimana mudah kontrol, cek dan awasi," kata Jokowi. (dtc)