PEKANBARU, Suluhriau- Tuntutan tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad (RSUD) Pekanbaru kembali mendatangi Gubernur Riau.

Tuntutan mereka sama dengan aksi sebelumnya, agar pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) 100 persen serta jasa pelayanan medis dibayarkan.

Perwakilan Pihak RSUD Arifin Ahmad Drg Burhanudin Agung mengatakan, sesuai kesepakatan yang terjadi sebelumnya bahwa Pemprov Riauberjanji akan menuntaskan persoalan ini sampai dengan 28 November 2016 lalu. Namun sampai saat ini belum menemui titik terang.

"Ada pihak-pihak yang memahami hanya sepenggal terkait persoalan ini, padahal kesepakatan sebelumnya dengan Sekretaris Daerah Riau Ahmad Hijazi telah ditemukan pemecahan bahwa kami berhak menerima TPP dan jasa pelayanan medis seratus persen," kata Burhanudin Agung, Rabu.

Kesalahan penterjemahan dimaksudkan Burhanudin, antara dana insentif dan jasa pelayanan medis dan mengenai isu yang bergulir bahwa adanya pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Riau Asrizal.

"Pemahaman yang blunder menurut saya apa yang disampaikan pihak pak Asrizal yang mengatakan KPK larang pembayaran dua-duanya, menurut saya ini perlu dikaji lagi," sebutnya.

Aksi mogok kerja ini telah bergulir beberapa kali yang mengakibatkan sejumlah pelayanan medis di RSUD Arifin Ahmad terganggu. Pegawai RSUD menganggap Pemprov Riau seperti tidak peduli dengan tuntutan mereka. Karena yang menjadi tuntutan mereka adalah pemerintah memberikan pilihan kepada karyawan fungsional maupun nonfungsional dua pilihan.

Pilihan pertama adalah menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) 100 persen, namun tidak menerima jasa pelayanan. Selanjutnya, pilihan kedua berupa TPP 50 persen dengan jasa pelayanan. Jika memilih TPP 100 persen, lanjutnya, maka pemerintah daerah menghilangkan makna profesi yang mana jasa pelayanan merupakan imbalan yang diterima tenaga medis atau hak tenaga kesehatan.

Sementara itu, ia menjelaskan jika memilih opsi nomor dua, maka tenaga medis merasa adanya diskriminasi karena sebagai tenaga medis di rumah sakit memiliki risiko pekerjaan yang sangat tinggi karena berhubungan dengan nyawa.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menengahi aksi demo yang terjadi. Kepada pegawai ia meminta untuk kembali bersabar. "Saya akan mendengar masukan dari berbagai pihak, kami minta bapak dan ibu kembali bekerja kasihan masyarakat. Kita tuntaskan dan bahas secepatnya," kata Gubri. (jan)