SELATPANJANG, Suluhriau- Akhirnya Pemkab dan DPRD Kepulauan Meranti bersepakat menetapkan usulan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS) untuk belanja RAPBD Perubahan tahun 2016 sebesar Rp 1,2 triliun lebih.
Nota kesepakatan KUAPPAS ini ditandatangani Bupati Drs H Irwan MSi dan Ketua DPRD Fauzi Hasan SE dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (16/11).
Sebelum penandatanganan, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Muzakir menyampaikan bahwa KUAPPAS itu disepakati antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ada pun perincian dari KUAPPAS itu sebagai berikut: Pendapatan sebesar Rp 1,290,224,862,130 yang terdiri dari;
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 58,482,733,704, Dana Perimbangan Rp 946,565,396,942, dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp 285,176,731,484.
Sedangkan belanja ditetapkan Rp 1,268,402,432,166 dengan perincian; Belanja langsung atau belanja publik Rp 747,164,950,935 dan belanja tidak langsung atau belanja pegawai sebesar Rp 521,237,481,231.
"Dari perbandingan pendapatan dan belanja, terjadi surplus anggaran sekitar Rp 21,822 miliar. Sementara penerimaan dari segi pembiayaan sekitar Rp 16 miliar dan pengeluaran pembiayaan adalah nol. Kita memperkirakan silpa sekitar Rp 37,877 miliar," jelas Muzakir.
Dalam rapat paripurna KUAPPAS ini Bupati Irwan juga diberi kesempatan memberikan penjelasan di hadapan anggota DPRD. Bupati menjelaskan bahwa perubahan APBD tahun 2016 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
"Bila sebelumnya perubahan itu untuk menambah APBD, tahun ini kita lakukan untuk mengurangi volume APBD. Hal ini sudah kita ketahui bersama akibat adanya pengurangan pendapatan," ungkapnya.
Menurutnya, bila dalam APBD murni tahun 2016 sektor pendapatan diperkirakan Rp 1,363 triliun lebih namun terjadi pengurangan sebesar Rp 73,493 miliar sehingga pendapatan di APBD Perubahan harus direvisi menjadi Rp 1,290 miliar.
"Pengurangan pendapatan ini terjadi pada PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam APBD murni PAD kita prediksi Rp 58,482 miliar namun realisasinya diperkirakan Rp 57,046 miliar atau berkurang Rp 1,436 miliar lebih. Juga dana perimbangan yang kita perkirakan semula akan masuk Rp 978,895 miliar namun realisasinya menjadi Rp 946,565 miliar atau berkurang Rp 32,330 miliar lebih," papar Bupati Irwan.
Dia menambahkan jika dari pendapatan lain-lain yang sah juga berkurang. Dari semula diprediksi Rp 327,776 miliar lebih namun realisasinya diperkirakan hanya Rp 285 miliar lebih sehingga terjadi pengurangan Rp 42,599 miliar lebih. Pendapatan dari pembiayaan juga berkurang dari perkiraan Rp 142 miliar lebih menjadi Rp 126 miliar lebih atau berkurang Rp 16 miliar lebih.
"Akibat pengurangan pendapatan ini, terjadinya penurunan pada alokasi belanja daerah . Bila pada APBD murni 2016 ditetapkan sebesar Rp 1,477 triliun lebih, namun di APBD perubahan ini berkurang menjadi Rp 1,268 triliun lebih. Jadi, ada pengurangan belanja sebesar Rp 209,155 miliar lebih. Pengurangan telah kita lakukan pada semua sektor belanja," tegas Bupati.
Usai rapat paripurna penyerahan KUAPPAS, dilanjutkan pula dengan rapat paripurna penyampaian nota keuangan RAPBD Perubahan 2016 yang disampaikan langsung oleh Bupati Irwan. Dalam pidato nota keuangan, Irwan menjelaskan bahwa kebijakan umum anggaran RAPBD Perubahan tersebut sudah memperhatikan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi yang diharapkan serta kendala-kendala yang dihadapi.
"Pada RAPD Perubahan ini proyeksi pendapatan kita sekitar Rp 1,290 triliun lebih atau berkurang Rp 73,493 miliar dari proyeksi pendapatan dalam APBD murni tahun 2016 ini sebesar Rp 1,363 triliun lebih. Pada sisi belanja juga berkurang dari APBD murni yang ditetapkan Rp 1,477 triliun menjadi Rp 1,268 trilun atau berkurang Rp 209,155 miliar," katanya.
Usai pidato, Irwan pun menyerahkan draf RAPBD Perubahan tersebut kepada Ketua DPRD Fauzi Hasan didampingi Wakil Ketua Taufiqurrohman dan Muzamil. "Selanjutnya nota keuangan RAPBDP ini akan dibahas oleh DPRD, dan segera kita rencanakan rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi," ungkap Fauzi Hasan.
