JAKARTA, Suluhriau- Sidang Paripurna DPR mengesahkan APBN 2017 dengan anggaran belanja sebesar Rp 2.080,5 triliun. Anggaran belanja ini naik dari rencana semula sebesar Rp 2.070,5 triliun

Dalam postur APBN 2017, pemerintah dan DPR menyepakati untuk melakukan penghematan agar tepat sasaran.

Hal itu untuk menghindari pemotongan anggaran serupa yang telah dilakukan pada APBNP tahun 2016 itu sehingga Banggar mendesak agar tidak ada lagi pemotongan anggaran.

"Badan Anggaran dan Pemerintah juga menyepakati untuk melakukan penghematan anggaran agar lebih tepat sasaran. Hasil penghematan digunakan untuk belanja prioritas dan mendesak dengan tujuan tidak terjadi lagi pemotongan anggaran di tahun 2017," ujar Ketua Banggar, Kahar Muzakir, di Rapat Paripurna DPR, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).

Sekedar menyegarkan ingatan, dalam rangka penghematan anggaran karena penerimaan negara yang diperkirakan tak sesuai target, pemerintah menahan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) 169 daerah, yang nilainya Rp 19,418 triliun pada APBNP 2016.

Dalam APBN 2017, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan naik Rp 4,9 triliun, dari rencana awal sebesar Rp 760,0 triliun menjadi Rp 764,9 triliun. Selain itu, pada awal 2017 akan dilakukan pencairan DAU yang sempat tertunda pada 2016.

Agar anggaran yang tersedia, cukup untuk membiayai seluruh program prioritas, pemerintah pun berencana melakukan sejumlah penyesuaian.

"Dalam tahun 2017 dilakukan perbaikan pengalokasian DAU agar lebih fleksibel. Di awal tahun 2017 juga akan dipenuhi pencairan DAU tahun 2016 yang sempat ditunda dalam beberapa bulan," sambung Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.

Ia menyebut, alokasi DAU tersebut akan difokuskan untuk belanja infrastruktur daerah. Diharapkan dengan alokasi tersebut dapat meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

"Dana Transfer Umum pada tahun 2017 minimal 25% akan dialokasikan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan pelayanan publik dan ekonomi," ujar Sri. (dtc)