PEKANBARU, Suluhriau- Pihak Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Pekanbaru, mulai rapat internal soal RAPBD P 2016 Pemko Pekanbaru.

Sesuai jadwal Banmus DPRD Pekanbaru  September 2016, paripurna penyampaian nota RAPBD P 2016 dari Walikota Pekanbaru (Pemko) tanggal 13 September. Setelah jedah dua hari (pembahasan dua hari itu), RAPBD itu akan langsung diketuk palu pengesahan tanggal 16 September.

Sampai Senin kemarin, belum ada perubahan jadwal ini. Menurut saah seorang anggota Banggar DPRD Pekanbaru Erwan Nasri usai rapat internal, Senin (5/9/2016) ditanya tentang mengapa RAPBD P begitu instan pengesahannya? Erwan mengatakan, tidak banyak yang perlu dibahas di RPABD P mengingat melalui dana RPABD-P ini tidak banyak program dibuat.

Artinya, yang dibahas itu hanya pengurangan anggaran. Diperkirakan RAPBD-P 2016 hanya sekitar Rp2,2 triliun, jauh menurut dari APBD murni Rp3,1 triliun. "Jadi tak ada yang mau dibuat, kecuali uang banyak dan banyak pula yang akan diprogramkan," ujar diplomatis.

Saat ditanya, apakah penegsahan RAPBD itu instan karena walikota akan cuti? lalu meminta dicepatkan kepada dewan pengesahan RAPBD-P, Erwan tak banyak berkomentar."Ah itu bisa saja perdiksi di luar," katanya tersenyum.

Sementara itu, anggota banggar DPRD Pekanbaru Roni Amriel, enggan berkomentar terkait masalah ini.
 
Megenai jadwal pegesahan RAPBD-P pada tanggal 16 September 2016 itu tidak dinafikan Kabag Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Pekanbaru, Adwiar Jusdhan, SE, Msi. "Berdasarkan jadwal memang begitu, cuma bisa saja berubah," katanya.

Sementara itu, kalau betul hanya dua hari pembahasan RAPBD P Pekanbaru, maka boleh dibilang ini rekor tersingkat dalam pengesahan APBDP Pemko Pekanbaru. Karena menurut catatan, selama ini tidak ada pembahasan RAPBD P hanya dua hari.

Maka, atas jadwal ini, banyak muncul dugaan, ini diperepat lantaran ada kaitannya dengan Walikota Pekanbaru Firdaus, MT akan cuti Pilkada. Sebab, menurut salah seorang sumber, kalau walikota resmi sebagai calon walikota, maka ia akan cuti agak panjang.

Dan Wako akan dijabat Plt, sehingga berkemunkinan sulit mengontrol pembahasan. "Bisa saja itu alasannya, tapikan masih ada sekda yang diangkat masa pak Firdaus, sebagai Walikota," kata salah seorang sumber. (yas)