JAKARTA, Suluhriau- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, pemerintah daerah tidak dengan sengaja mengendapkan uangnya di bank.

Menurutnya, pasti ada alasan yang rasional atas keputusan tersebut. "Hanya kemarin Bapak Presiden mengingatkan bahwa pertumbuhan daerah itu sangat penting sekali. Proses tender harus lebih awal, sehingga kuartal pertama yang tersisa hampir Rp246 triliun itu kalau bisa diserap, digelontorkan ke bawah, akan bisa membantu proses pertumbuhan masyarakat di daerah," katanya di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Minggu (7/8/2016).

Dia menegaskan, tidak ada niat seorang gubernur untuk menyimpan anggaran. Bisa saja keputusan mengambil keputusan untuk menyimpan anggaran di bank karena ada proses lelang di kementerian/lembaga yang terlambat.

"Saya kira warning (peringatan) dari Presiden Jokowi harus jadi acuan seluruh gubernur bahwa penyerapan itu penting, menyangkut percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya Jokowi memberi peringatan kepada pemda yang banyak mengendapkan anggaran negara. Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat pertama, yakni mencapai Rp 13,9 triliun. Itu disampaikan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis (4/8/2016).

"Di Jawa Barat nomor dua, Rp 8,3 triliun. Jawa Timur masih gede juga Rp 3,9 triliun. Provinsi Riau Rp2,86 triliun. Papua Rp 2,59 triliun, Jawa Tengah Rp 2,46 triliun. Kalimantan Timur, Rp 1,57 triliun. Banten, Rp 1,52 triliun. Bali, Rp 1,4 triliun. Aceh, Rp 1,4 triliun".

Presiden menuturkan, pada Mei 2016 lalu, ada Rp 246 triliun uang mengendap. Sementara pada Juni 2016, mengalami penurunan menjadi Rp 214 triliun. (mdc,jan)