BAGANSIAPIAPI, Suluhriau- DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengelar rapat evaluasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rohil dengan agenda membahas Realisasi Program 2016, Selasa (26/7/2016).

Dalam Rapat yang di pimpin Wakil Ketua Syarifuddin dan di hadiri oleh Plt Sekda serta tim TAPD tersebut antara lain alasan dipendingnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan lintas kubu yang saat ini telah rusak parah dan seharusnya menjadi prioritas utama.

Jalan lintas yang rusak tesebut berkisar 40 km dengan kondisi saat ini jarak tempuhnya mencapai 4 jam. Begitu mengetahu pembangunan jalan lintas Kubu tersebut dibintang* (belum tahu kapan dikerjakan),  forum rapat tersebut sempat memanas antara eksekutif dan legislatif.

Terutama datang dari pihak anggota dewan daerah pemilihan (dapil) Kubu yang mengaku kesal dengan penundaan pembangunan jalan Kubu tersebut.
Keputusan menunda tersebut dinilai sepihak tanpa adanya berkoordinas dengan pihak legislatif.

Itu diungkapkan anggota dewan yang ikut rapat, bahwa terjadi pembahasan alot soal Jalan Kubu ini. Sebab, rapat itu dilakukan tertutup.

Syarifuddin usai rapat kepada wartawan, mengatakan, ada miskomunikasi antara anggota dewan dengan tim TAPD mengenai penundaan pembangunan jalan lintas kubu tersebut.

"Miskomunikasilah penyebabnya sehingga terjadi perbedaan pendapat. Itu masalah jalan lintas Kubu yang belum dilaksanakan pelelangan oleh dinas terkait. Kalau bahasa di APBDnya tu di bintang (ditangguhkan,red)" "ungkapnya.



Syarifuddin menjelaskan, memang tertundanya pelaksanaan pembangunan jalan lintas Kubu merupakan  dampak dari rasionalisasi anggaran, dimana APBD Rohil mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp812 miliar.

Namun Syarifuddin menyayangkan sikap dinas terkait yang memberikan tanda bintang pada program tersebut tanpa adanya koordinasi pihak DPRD. Menurut politisi partai PKB ini, jika memang ada pengurangan anggaran pelaksanaan pembangunan jalan tersebut juga dikurangi bukan di bintangi.

"Kalau memang ada pengurangan APBD kita sebesar 30 persen, mengapa kegiatan itu tidak dikurangi 30 persen, itu baru rasionalisasi. Kalau ditangguhkan itu bukan rasionalisasi, tapi keputusan sepihak," pungkasnya. (jmn)