PEKANBARU, Suluhriau- Polemik masalah sampah Pekanbaru belum berakhir. Pemko Pekanbaru tetap berupaya mencari kebijakan solusi terbaik.

Salah satu hasil berbagai rapat persampahan di lingkungan Pemko Pekanbaru sebagaimana diungkapkan pihak-pihak terkait di Pemko, bahwa Walikota menginginkan masalah sampah ini ditangani pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pekanbaru.

Bukan hanya di Jalan-jalan protokol, melainkan  pengambilan sampah hingga ke perumahan masyarakat. Kalau sebelum PT MIG mengelola dan masa PT MIG mengelola sampah, ada satu sistim dengan campur tangan pihak kecamatan di sebagian wilayah perumahan.

Dimana, sampah diambil langsung oleh mobil kebersihan (melalui pengawasan atau aturan kecamatan) dan begitu juga melalui PT MIG, ada yang langsung diambil mobil PT MIG. Dan sistim lain dikelola pihak swakelola ditunjuk masyarakat perumahan.

Nah, ke depan mulai 1 Agustus ditangani DKP semuanya, tidak boleh ada pihak swakelola dari masyarakat ditunjuk pihak perumahan. Artinya, gerobak atau armada mobil untuk mengambil sampah dari perumahan ke TPS atau TPA ditangani petugas dari DKP yang nantinya dibuatkan sistim.

Dari penuturan beberapa masyarakat, masalah mengapa sampah saat ini masih menumpuk, karena sistim belum duduk. Sebab, ada dua sistim selama ini berjalan dalam penanganan sampah hingga perumahan.

Pertama, sampah dikelola pihak swakelola yang ditunjuk oleh RT/RW atau persetujuan masyarakat setempat, lalu mereka memungut retribusi sampah. Bagi perumahan yang menerapkan sistim ini, dalam masa polemik sampah saat ini, sampah di sejumlah perumahan itu akan terangkat jika dijalankan dengan baik dan konsekuen.

Namun sistem kedua, yang semula sudah diatur pihak kecamatan, dengan menunjuk petugas dan menyediakan armada mengangkut sampah dari perumahan warga, lalu membuang ke TPA. Semasa PT MIG mengelola sampah, sistim ini dibeberapa perumahan tetap bejalan seperti biasa, namun dikelola PT MIG. Namun pasca PT MIG tidak lagi menanangani sampah ini, sistem ini tidak lagi berjalan.

Nah, sampah-sampah yang ada diperumahan inilah yang diduga kerap dibuang di tepi jalan, sehingga sampah terus menumpuk, karena pihak perumahan juga belum berani melakukan swakelola seperti diterapkan sejumlah perumahan yang sudah biasa swakelola. "Jadi saya kira, kalau ada bilang unsur politis soal sampah ini tidak juga," kata salah seorang dosen UIN Suska Riau, DR Elfiandri, baru-baru ini.

Karena sampah itu setiap jam bertambah, pihak warga tentu akan membuang jauh dari dari perumahan mereka, mungkin saja mana onggokan sampah terlihat di situ sampah dibuang warga.

Menanggapi penanganan sampah diserahkan ke DKP mulai 1 Agutus tidak ditampik Sekretaris DKP Pekanbaru Hari Murti. "Ya, salah satu kebijakan pak walikota dalam beberapa rapat memang demikian," ujar Harri, Senin (18/7/2016).

Namun, saat ditanya apakah DKP siap melakukannya, mengingat harus menyewa gerobak, mobil dan armada lainnya yang akan dimulai 1 Agustus itu, Harri enggan berkomentar. "Ya ini kan kebijakan, kalau soal siap atau tidak sebenarnya tidak kavasitas saya sepenuhnya menjawab," ujarnya singkat. (yas)