BAGANSIAPIAPI, Suluhriau- Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Rohil, Murkan Muhammad, menyayangkan belum adanya kebijakan berari pemerintah terkait penangkan 19 nelayan oleh polis Malaysia.

Menurutnya, sikap Pemerintah yang terkesan apatis terhadap penangkapan nelayan asal Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil)-Riau, yang dilakukan Polisi Diraja Malaysia pada Kamis (23/6/2016) lalu.

"Hampir seminggu sudah peristiwa naas itu terjadi, tapi pemerintah belum membuat kebijakan yang berarti, sehingga masalah ini dinilai acuh tak acuh untuk nasib 19 nelayan Panipahan tersebut," Kata Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Rohil, Murkan Muhammad, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/6/2016).

Lanjut Murkan, HNSI meyayangkan sekali negara tidak hadir untuk sekedar memberikan bantuan hukum.

"Oleh karena itu, kita patut menduga, pertama pemerintah sudah tidak peduli terhadap nasib nelayan, dan kedua pemerintah sudah tidak peduli terhadap kedaulatan NKRI," ucap Murkan Muhammad yang juga anggota DPRD Rohil, yang membidangi Komisi B ini.

Kini 3 orang nakhoda bersama 16 orang ABK yang tertangkap itu masih ditahan di "jeruji besi" oleh Polisi Diraja Malaysia. Dan bisa pula kita bayangkan, rasa sedih dan bimbang yang dirasakan pihak keluarga. (jmn)