BAGANSIAPIAPI, Suluhriau- Musyawarah Besar (Mubes) Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) kabupaten Rokan Tengah (Roteng) dari kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, Sabtu (7/5/2016) diselenggarakan di Halaman Masjid Raya kepenghuluan Sintong Bakti kecamatan Tanah Putih.

Dalam Mubes Roteng secara resmi dibuka oleh, Wakil Ketua DPRD Rohil Drs Syarifuddin MM, serta turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Riau daerah pemilihan Rohil seperti H.Asri Auzar SH , Suhaimi Husaidi SE, seluruh anggota DPRD Rohil dari Daerah pemilihan (dapil) 3 dan dua orang anggota DPRD Rohil dari  kecamatan Bagan Sinembah dan kecamatan Kubu serta perwakilan warga dari lima kecamatan yang ada di Rohil yakni kecamatan Tanah Putih, kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, kecamatan Rantau Kopar, kecamatan Pujud, dan kecamatan Tanjung Medan

Dari hasil rapat paripurna komisi A dan B yang dibentuk oleh mubes pembentukan Daerah Otonomi Baru Rokan Tengah (Roteng ) ini menghasilkan keputusan bahwa nama kabupaten adalah kabupaten Rokan Tengah yang ibukotanya terletak di kepenghuluan Sintong Bakti,"kata anggota DPRD dapil 3, " kata Afrizal kepada wartawan.

Kata Afrizal yang akrap di sapa Efi Sintong menjelaskan, hasil mubes ini akan segara dilaporkan ke DPRD Rohil nantinya agar di Paripurnakan, selanjutnya hasil paripurna nanti akan kita laporkan ke DPRD provinsi hingga kepusat.

"Kita berharap semua warga dari lima kecamatan ini mendukung, dan perjuangan ini juga kita mengharapkan adanya dukungan dari Bupati, kita akan menemui pak bupati, karena tanpa dukungan pemerintah daerah pemekaran ini agak sulit tercapai,  namun apabila tidak didukung apa boleh buat, kita akan berjuang dan berusaha terus melalui tokoh tokoh kita yang ada dipusat. Kemudian dari 62 desa yang ada di lima kecamatan ini seluruh anggota BPK yang ada di desa itu siap mendukung kita dalam pemekaran otonomi baru ini,"tegas Afrizal.

Terkait berapa lama hasil mubes ini bisa tercapai mereka berharap dalam dua tahun nanti sudah mengetahui hasilnya, dan apabila berhasil Roteng tetap dibawah pengawas kabupaten induk nantinya. (jmn)