PEKANBARU, Suluhriau- Rencana tes urine 44 anggota DPRD dan ratusan pegawai Sekretariat DPRD Pekanbaru yang sedianya segera dilaksanakan dipending.Pasalnya, setelah dilihat-lihat dalam APBD murni 2016 di sekretariat DPRD, tidak terdapat anggaran untuk kegiatan tersebut.

Kabag Perundang-undangan dan Persidangan DPRD Pekanbaru Adwiar Jusdhan, SE, Msi dikonfirmasi membenarkan hal ini. "Dari koordinasi dengan pihak BNN, ternyatakan pelaksanaan tes urine tersebut anggaran dari DPRD, sementara setelah kita cek anggaran, tidak ada anggaran untuk itu," ujar Adwir, Kamis, (28/4/2016).

Dikatakan, diperkirakan anggaran dibutuhkan untuk pelaksanaan per orangnya membutuhkan Rp120-150 ribu. Bisa dikalikan, kalau misalnya semua di DPRD dilakukan tes urine, misalnya anggota DPRD 44 orang, PNS 59 orang, non PNS 81 orang.

Untuk itu, jika ini tetap bisa dilaksanakan, maka akan diupayakan mengusulkan anggaran melalui APBD-P 2016 atau APBD murni 2017.  Tes urine ini terkait untuk mengetahui bebas atau tidaknya mereka dites urine dari penggunaan narkoba.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Sekwan DPRD Pekanbaru Ahmad Yani dikonfirmasi, juga tidak menampik belum bisa dilaksanakan tes urine anggota DPRD tersebut. "Kita lagi bicarakan bagaimana untuk anggarannya, sebab pihak anggota dewan dalam hal ini juga mendukung," katanya.

Dikatakan, tahun lalu untuk pegawai non PNS sudah dilaksanakan, namun jika anggaran tersedia tidak masalah juga dilakukan lagi. "Kalau tes urine ada non PNS itu positif narkoba dan kita keluarkan," tutupnya. (prt)