INHIL, Suluhriau- Melalui sistem e-Planning Pemkab Indragiri Hilir akan menerapkan input usulan program prioritas pembangunan hasil Musrenbang pada tingkat Kabupaten ke tingkat Provinsi Riau.

Semua usulan pembangunan akan ditampung, mulai dari aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan, termasuk juga aspirasi dari anggota DPRD Inhil, ujar Sekretaris Bappeda Inhil, H Andrismar, Jumat (09/4/2016).

Setelah disusun skala prioritas di tiap-tiap kecamatan, hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)  baru dilaksanakan, maka total anggaran yang diusulkan sebesar Rp 5,7 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 15 triliun.

"Dari total 5,7 triliun ini, kemudian akan di sortir lagi berdasarkan kebutuhan prioritas untuk dilanjutkan ke Musrenbang Provinsi maupun yang dianggarkan melalui APBN, tidak mungkin semuanya bisa diakomodir dari total Rp 5,7 triliun tersebut, ungkapnya.

Proses penyortiran tersebut dilaksanakan berdasarkan kewenangan pada setiap tingkatan daerah. Seperti masalah jalan, ada yang menjadi kewenangan kabupaten dan ada yang menjadi kewenangan provinsi.

Apabila terdapat program yang tidak dapat diakomodasi melalui Musrenbang. Maka, dapat dilaksanakan melalui dana Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) bagi desa di Kabupaten Inhil dan sumber dana lainnya. (rtc)