SULUHRIAU- Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden, mengumumkan sederet nama untuk mengisi kursi kabinet di bawah kepemimpinannya. Presiden terpilih dari Partai Demokrat itu akan secara resmi duduk di Gedung Putih pada 21 Januari 2021.
Dilansir dari Al Jazeera, berikut ini nama-nama calon menteri dan utusan khusus yang telah diumumkan oleh Joe Biden.
1. Antony Blinken (Menteri Luar Negeri)
Blinken pernah menjabat sebagai wakil menteri luar negeri dan wakil penasihat keamanan nasional di bawah pemerintahan Barack Obama-Biden. Dia telah menjadi penasihat Biden tentang kebijakan luar negeri sejak 2002.
Blinken merupakan sosok yang kerap menekankan pentingnya organisasi dan aliansi internasional, sehingga diharapkan dapat memimpin kembali bergabungnya Amerika Serikat dengan Organisasi Kesehatan Dunia, Kesepakatan Iklim Paris dan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir dengan Iran.
2. Alejandro Mayorkas (Menteri Keamanan Dalam Negeri)
Mayorkas yang merupakan mantan jaksa federal California, pernah menjabat sebagai wakil menteri di Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS di bawah pemerintahan Obama.
Jika dikonfirmasi, Mayorkas yang lahir di Havana akan menjadi orang Latin pertama di kementerian tersebut. Kementerian ini memiliki sekitar 240 ribu pegawai dan bertanggung jawab atas keamanan perbatasan, penegakan imigrasi, keamanan dunia maya, kesiapan dan bantuan bencana dan lainnya.
3. Avril Haines (Direktur Intelijen Nasional)
Haines adalah wakil penasihat keamanan nasional di bawah pemerintahan Obama dan menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai wakil direktur CIA.
Jika dikonfirmasi, dia akan menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai direktur Intelijen Nasional yang mengawasi 17 badan termasuk Central Intelligence Agency (CIA) dan National Security Agency (NSA).
4. Jake Sullivan (Penasihat Keamanan Nasional)
Sullivan menjabat sebagai penasihat keamanan nasional bagi Biden ketika menjabat sebagai wapres, dia juga pernah menjabat wakil kepala staf Menteri Luar Negeri Hillary Clinton.
Lulusan Yale University berusia 43 tahun, Sullivan memiliki reputasi sebagai 'operator' di belakang layar. Dia mengambil bagian dalam pembicaraan rahasia dengan Iran, yang mengarah pada kesepakatan nuklir internasional 2015 atau JCPOA.
5. Linda Thomas-Greenfield (Dubes AS untuk PBB)
Thomas-Greenfield adalah diplomat karier yang menjabat sebagai diplomat tertinggi untuk Afrika di pemerintahan Obama, pada 2013 hingga 2017. Dia memimpin kebijakan AS di sub-sahara Afrika selama wabah Ebola di Afrika Barat.
Dia sebelumnya pernah menjabat sebagai duta besar di Swiss, Pakistan, Kenya, Gambia, Nigeria, dan Jamaika. Thomas-Greenfield akan ditugaskan untuk memulihkan status AS di PBB. Seperti diketahui Donald Trump menurunkan peran duta besar AS dari posisi kabinet pada 2018.
6. Janet Yellen (Menteri Keuangan)
Yellen adalah seorang ekonom karier yang menghabiskan bertahun-tahun bekerja di Federal Reserve AS, termasuk menjabat sebagai ketua dari tahun 2014-2018. Yellen yang merupakan ketua wanita pertama di lembaga itu, juga akan menjadi menteri Keuangan AS wanita pertama jika dikonfirmasi.
7. John Kerry (Utusan Khusus untuk Iklim)
Kerry adalah mantan menteri luar negeri di bawah Obama. Biden menunjuknya sebagai utusan untuk bidang iklim di bawah Dewan Keamanan Nasional. Posisi baru ini adalah pertama kalinya anggota dewan akan mendedikasikan diri untuk perubahan iklim.
Kerry membantu merundingkan Perjanjian Iklim Paris 2015 yang bertujuan mengurangi emisi di seluruh dunia. Kerry juga pernah mencalonkan diri sebagai presiden AS dari Partai Demokrat pada 2004, namun kalah dari petahana George W Bush.
Trump Mulai Legowo, Terima Transisi Kekuasaan ke Joe Biden
Donald Trump telah menerima bahwa pemindahan kekuasaan ke pemerintahan Presiden terpilih AS, Joe Biden, bisa dimulai.
Presiden berkata bahwa dirinya merekomendasikan sebuah lembaga federal "melakukan apa yang perlu ditempuh" terkait transisi kekuasaan, meski berkeras akan terus menentang hasil pemilihan presiden AS.
Lembaga General Services Administration (GSA) menyatakan telah mengakui Biden sebagai "pemenang yang jelas".
Hal ini mengemuka setelah kemenangan Biden di Negara Bagian Michigan telah diresmikan.
Apa yang dikatakan Trump?
Trump merilis cuitan setelah GSA, yang secara resmi ditugasi mengawali transisi kepresidenan, menginformasikan tim Biden bahwa proses akan dmulai.
Emily Murphy selaku pejabat GSA mengatakan dirinya membuka akses dana sebesar US$6,3 juta (Rp89,7 miliar) kepada presiden terpilih.
Seraya berikrar untuk meneruskan "pertarungan", Trump berkata: "Bagaimanapun, demi kepentingan terbaik bagi negara kita, saya merekomendasikan kepada Emily dan timnya untuk melakukan apa yang perlu ditempuh terkait protokol awal, dan saya telah menginstruksikan kepada tim saya untuk melakukan hal serupa."
Murphy mengaku dirinya tidak mendapat tekanan dari Gedung Putih perihal keputusannya.
"Perlu diperjelas, saya tidak menerima perintah apapun untuk menunda keputusan saya," sebutnya dalam surat kepada Biden.
"Akan tetapi, saya mendapat ancaman melalui daring, telepon, dan surat perihal keselamatan saya, keluarga saya, staf saya, dan bahkan hewan peliharaan saya dalam upaya memaksa saya membuat keputusan ini secara prematur.
"Walau dihadapkan pada ribuan ancaman, saya tetap berkomitmen menegakkan hukum."
"Keputusan hari ini adalah langkah yang diperlukan untuk mulai menangani berbagai tantangan yang dihadapi bangsa kita, termasuk mengendalikan pandemi dan mengembalikan ekonomi kita pada jalurnya," sebut tim Biden dalam pernyataan resmi.
"Keputusan aksi ini adalah tindakan administrasi yang pasti untuk memulai proses transisi secara resmi dengan lembaga-lembaga federal."
Bagaimana dengan gugatan Trump?
Trump dan para sekutunya mengalami serangkaian kekalahan di sejumlah pengadilan negara-negara bagian kunci dalam upaya menentang hasil Pilpres AS 2020.
Tim kampanye Trump dilaporkan mencoba meyakinkan para anggota parlemen negara-negara bagian dari Partai Republik untuk menunjuk pemilih mereka guna memilih Trump, tapi upaya itu tidak berhasil.
Di Negara Bagian Wisconsin, penghitungan ulang sebagian suara sedang berjalan atas permintaan tim kampanye Trump. Beberapa pejabat pemilu menuduh sejumlah pendukung Trump menghalangi proses penghitungan ulang tersebut.
Mereka mengatakan dalam beberapa kasus, pengamat dari kubu Trump menentang penghitungan setiap kertas suara secara sengaja untuk memperlambat proses.
Di Negara Bagian Pennsylvania, seorang hakim Republikan memutuskan tim kampanye Trump berupaya "meniadakan hampir tujuh juta suara" tanpa bukti nyata. Para pengacara Trump kini mengajukan banding di pengadilan Philadelphia.
Upaya hukum Trump lainnya di negara bagian tersebut gagal mengubah keunggulan Biden sebanyak sekitar 80.000 suara.
Tim kampanye Trump juga menyerukan perhitungan ulang di Negara Bagian Georgia, setelah penghitungan secara manual memastikan kemenangan Biden di negara bagian tersebut.
