Selasa, 07 Juli 2020
Ketika Pers Sedang Risau, SMSI Hadir Memberi Solusi | Menag: Ada 11.998 Madrasah Tak Punya Jaringan Listrik | Pemkab Meranti Perpanjang Pengajuan Beasiswa 14 Agustus 2020 | Sepekan Kedepan, Harga Sawit Riau Alami Penurunan | Keberangkatan JCH 2020 Dibatalkan, Pasporv JCH 2020 Pekanbaru Dikembalikan | Pengadilan Agama dan Kemenag Tekan MoU Cegah Akta Cerai Palsu
 
Daerah
DPRD Kepri Gelar Paripurna Penyerahan LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan TA 2019

Daerah - - Jumat, 29/05/2020 - 20:58:38 WIB

SULUHRIAU, Kepri- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri Tahun Anggaran (TA) 2019, Jumat (29/5/2020).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak didampingiWakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumala Sari.

Hadir Plt Gubernur Kepri Isdianto, Sekda Provinsi Kepri TS Arif Fadillah, Kapolda Kepri dan jajaran intansi lainnya termasuk sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri.

"Dalam melaksanakan pengawasan terhadap tindak lanjut, DPRD Provinsi Kepri berhak mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI," kata Jumaga di awal rapat.

Ia menambahkan, mengingat pelaksanaan rapat paripurna masih di tengah pandemi Covid-19, maka paripurna dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Paripurna ini juga dengan kehadiran anggota dewan yang terbatas dan  tidak mengharuskan qourum dan hanya dihadiri 25 orang anggota dewan.

Paripurna ini juga dilakukan dengan cara video conference dengan Kepala BPK-RI atas LHP laporan Pemprov Kepri TA 2019 tersebut.

Dalam kesepatan itu, Jumaga berharap agar pemerintah daerah dalam hal ini Pemrov Kepri melaui Gubernur dan DPRD  dapat menindaklanjuti apa yang menjadi catatan dalam LHP sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelakanaan APBD 2019.

Melalui video conference, Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Indria Syzinia S.E., M.Si memberikan LHP LKPj Keuangan Pemrov Kepri dengan opini wajar tampa pengecualian (WTP). Dan BPK menyampaikan apresiasi atas LHP LKPj Kuangan Pemrov Kepri yang meraih WTP. 

Namun, tentu saja ada catatan-catatan yang perlu dintindaklanjuti pihak Pemrov Riau ke depannya terkait pelaporan pengelolaan anggaran tersebut agar lebih baik lagi sesuai amanah peratuaran yang ada.

Sementara itu, Jumaga Nadeak juga mengapresiasi kinerja BPK RI yang mampu menyelesaikan LHP keuangan Pemrov Kepri sesaui yang diamanatkan peraturan berlaku.

"Kami mengapresiasi pemerintah Provinsi Kepri atas capaian LHP Keuangan dengan opini WTP yang diterima selama sepuluh tahun berturut-turut," katanya.

Ia beraharap ke depannya opini WTP ini dapat terus dipertahankan oleh pemerintah Provinsi Kepri. [Adv DPRD Kepri/Sr]

 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2020 SULUH RIAU , All Rights Reserved