Selasa, 07 April 2020
Melaui Video Conference dengan Plt Gubernur, Bupati Sampaikan Natuna Masih Nihil Postif Covid-19 | Cegah Covid-19, Babinsa Bersama Bhaminkamtibmas Polsek Rambah Himbau Warga Pakai Masker | Bupati Bintan Sembangi Masyarakat di Kedai Kopi Bersama Kapolres Bintan | Pimpinan DPRD dan Fraksi Bahas Pergeseran Anggaran untuk Covid-19 | Hasil Sementara Rapid Test Kabupaten/Kota di Riau, Terdeteksi 9 ODP Positif | TNI/Polri Bersama BPBD Rohul Bantu Korban Banjir
 
Daerah
Buka PPPG Bagi Aparat Desa, Bupati Sebut Provinsi Natuna-Anambas Sudah Dibahas Komisi II DPR RI

Daerah - - Rabu, 26/02/2020 - 12:00:29 WIB

SULUHRIAU, Natuna- Bupati Kabupaten Natuna, Abdul Hamid Rizal membuka kegiatan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPPG) bagi Aparat Desa, yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Natuna, di Aula Hotel Tren Central, Rabu, (26/02/2020).

Dalam kesempatan itu, Hamid Rizal menyampaikan bahwa, Sebuah Pemerintahan ditingkat Desa perlu menyusun perencanaan pembangunan perempuan, supaya lebih berdayaguna dan mampu melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal di keluarga, serta mampu meningkatkan kapasitas dan keterampilannya dalam bermasyarakat.

Untuk itu, perlu kiranya para Kepala Desa memahami betul bagaimana mengintegrasikan persoalan dan isu gender ini di dalam perencanaan pembangunan Desa, sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas pembangunan yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Natuna Hamid Rizal ungkapkan bahwa, saat ini Natuna menjadi perhatian bagi pemerintah pusat, hal tersebut merupakan hikmahnya setelah menerima WNI dari Wuhan untuk di Observasi di Natuna .

"Salah satu penghargaan pemerintah pusat kepada Natuna, akan menganggarkan berbagai fasilitas pembangunan, apa yang diusulkan pasti disetujui, jarang ditolak,” terang Hamid Rizal.

Selain itu, Hamid menjelaskan pembangunan yang diminta akan dianggarkan pemerintah pusat. “Tidak usah banyak-banyak satu saja permintaan kita, jadi Provinsi,” ungkap Hamid.

Hamid Rizal juga mengatakan, ia sudah berkoordinasi dengan Bappenas agar Natuna dan Anambas menjadi Provinsi.
Dikatakannya, apabila Natuna menjadi Provinsi, maka peluang pekerjaan menjadi luas serta perekonomian masyarakat Natuna akan meningkat.

Hamid juga sampaikan, masalah Provinsi Natuna Anambas sudah dibahas di Komisi II DPR RI. Natuna dan Anambas bisa menjadi Provinsi sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang wilayah khusus perbatasan.

Sebelum mengakhiri, Hamid Rizal mengajak, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Natuna untuk melaksanakan sebaik-baiknya program yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk Kabupaten Natuna.

Sementara itu Kepala DP3AP2KB, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yuli Rhamadanita, S.IP., menjelaskan, bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para peserta yang berkaitan dengan konsep gender, pengarusutamaan gender,  PPPG dam ARG serta meningkatkan keterampilan peserta dalam menggali isu-isu perempuan dan anak di tingkat Desa.

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari diikuti oleh 94 orang peserta yang terdiri dari Kepala Desa,  Sekretaris Desa dan Staf yang ada di Pemerintah Desa se-Kabupaten Natuna.

Turut hadiri dalam kegiatan tetsebut Asisten Administrasi Umum, para Pimpinan Organisasi Perangkat Desa (OPD), para Camat dan Kepala Desa, serta para tamu undangan lainnya. (zul)



 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Pemilu 2014 | Indeks
Pedoman Media Siber | Redaksi
Copyright 2012-2017 SULUH RIAU , All Rights Reserved