SULUHRIAU, Pekanbaru- Munculnya permasalahan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Pekanbaru akhir-akhir ini, mendapat sorotan dan dari DPRD melalui Komisi IV.
Ketua Komisi IV DPRD Pelanbaru Roni Amriel, SH menilai sarana yang sangat penting (JPO-red) untuk kota besar seperti Pekanbaru yang padat lalu lintas belum mendapat perhatian serius dari Pemko Pekanbaru, terutama dari OPD terkait seperti Dinas Perhubungan.
Menurut politisi Partai Golkar ini, kalau perhatian ada, tidak mungkin kerusakan JPO seperti JPO di Jalan Jendral Sudirman, sekitar RS Awal Bros Pekanbaru yang besi-besi penyanggah di bagian atasnya sudah karatan hampir kropos. Bahkan, tiang-tiang penyanggah di bagian anak tangga sudah banyak lepas dimakan usia dan kerusakan lainnya.
Bahkan, JPO inipun sudah makan korban. Ironis, sudah kondisi begitu dipagari sebagai bentuk larangan agar orang tidak menyeberang. "Ini bukan solusi tepat, mestinya instansi terkait membuatkan zebra cross sementara atau turunkan petugas dengan mobil operasional untuk membimbing warga menyeberang," kata Roni, Jumat (28/7/2018).
Diakui Roni, JPO yang ada di Pekanbaru sekarang, memang pada umumnya dibangun oleh pihak swasta, baik dari Chevron maupun pihak swasta lainnya. Lagi-lagi ini, ada persolan penyerahan aset dari pihak yang membangun kepada Pemko Pekanbaru.
Namun masalahnya kata Roni, pihak terkait Pemko sebagai leading sektor yang seharusnya menjemput bola, masih juga belum serius melakukan itu. Mestinya, jika belum diserahkan, maka kejar agar diserahkan, dan ke depan jika ada pihak swasta yang ingin membangun JPO ini, MoU harus jelas baik dari kriteria JPOnya, maupun batas waktu penyerahan asetnya.
"Jika sampai waktunya dan tidak diserahkan juga ambil alih, buat perjanjian seperti itu ke depannya. Tapi ya, mungkin karena mengurus ini tidak ada uangnya jadi nggak begitu dipentingkan," katanya.
Padahal kata Roni, di kota besar padat lalin, JPO ini amat penting. Kriteria atau persyaratan pembangunannya juga harus selektif, mulai dari kenyamanan, keamanan dan estetikanya (keindahan). Bukan hanya memikirkan aspek komersial, misalnya tempat masang iklan dan sebagainya.
"Kalau sekarang sepertinya ditonjol adalah aspek komersialnya. Sebab itu, ada juga laporan JPO dibangun di Pekanbaru ini tampa tangga, aneh nggak tu," katanya.
Ia meminta, masalah ini perlu diperhatikan ke depan, sehingga hak-hak amsyarakat pejalan kaki atau masyarakat yang ingin menyebarang jalan benar-benar bisa memanfaatkan JPO ini. Karena JPO ini memang fungsinya untuk menyeberang bagi pejalan kaki.
Wako Minta Maaf
Sementara itu, terkait masalah JPO ini, Walikota Pekanbaru Firdaus, MT menyampaikan permintaan maaf atas jatuhnya korban jiwa akibat JPO itu dalam kondisi rusak parah.
"Saya secara pribadi dan atas nama pemerintah mohon maaf kepada keluarga korban karena JPO yang ada di Pekanbaru ternyata tidak memberikan rasa aman bagi para pengguna," kata Firdaus.
Firdaus menyebut, keberadaan JPO yang sudah tidak layak pakai dan belum diperbaiki saat ini masih menjadi kewenangan pihak ketiga. "Saya juga sangat menyayangkan jika perawatan JPO tidak memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat. Sehingga kondisi fisik JPO yang tidak layak pakai dan dalam perawatan masih tetap dipakai," pungkasnya.
[prt]
