SULUHRIAU- Peran dan keikutsertaan masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan indikator penentu dari keberhasilan penyelengaraan pemilu.
Termasuk Partisipasi aktif masyarakat sipil mengawasi tahap demi tahap penyelenggaraan pemilu untuk meningkatkan kualitas berdemokrasi. Upaya tersebut terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama OPD terkait dan stakeholder, bagaimana memberikan pandangan dan pemahaman kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses penyelengaraan pemilu. Terutama pemiliha Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 27 Juni 2018 mendatang.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat (kesbangpolmas) Bengkalis
sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan hal ini telah melakukan berbagai upaya. Seperti memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui sosialisasi langsung maupun media baliho."Kita terus galakan sosialisasi di 11 kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Ini tidak hanya kita lakukan di tahun 2018 saja, tahun-tahun sebelumnya juga telah kita lakukan,"kata Hermanto Baran Kepala Kesbangpolmas.
Tidak hanya masyarakat, menurut Hermanto Baran, Partai Politik (Parpol) baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten mendapat perlakuan yang sama. "Sosialisasi itu untuk masyarakat terutama pemilih pemula. Selain itu terhadap pengurus parpol juga kita lakukan sosialisasi baik tingkat kecamatan maupun kabupaten,"Ini upaya kita dalam meningkatkan partisiapasi masyarakat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi atau pemilu yang berintegritas,"imbuh Kepala Kesbangpolmas Bengkalis.
Hermanto mengingatkan, kendati masyarakat ikut berperan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, bukan berarti temuan di lapangan boleh bermain hakim sendiri. Ia menyarankan, bilamana ada sebuah pertemuan terindikasi dugaan yang tidak sesuai dengan kaedah dan aturan pemilu masyarakat lebih baik melapor ke PPL atau petugas keamanan.
Menyongsong pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Juni mendatang, Hermanto berharap masyarakat dapat memainkan peran. Agar pemilu yang dihasilkan betul-betul berkualitas. Masyarakat harus mengimplementasi yang disalurkan Kesbangpol melalui sosialisasi dan pendidikan hingga konteks konstestasi demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam penyaluran hak suara serta pengawasan berjalan baik.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan penyelenggara pemilu bersama Pemkab Bengkalis, KPU juga terus gencar meningkatkan politik masyarakat melalui pendekatan. Pendekatan itu, dengan bersosialisasi memanfaatkan budaya dan kearifan lokal. Tidak hanya masyarakat kota dan desa, Komunitas Adat Terpencil (KAT) menjadi sasaran KPU memberikan pemahaman pentingnya keterlibatan politik masyarakat pada penyelenggaraan pemilu khusus di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Riau mendatang. "Kita juga melibat ulama dan mubaligh untuk menyakin masyarakat dalam mensosialisasi program mereka. "Kita bekerjasama MUI dan mubaligh Bengkalis untuk mensosialisasokan Pilgibri 2018. Itu kita lakukan di dua titik, pertama di Desa Kembung Luar, kemudian Desa Koto Raja,"jelasnya.
* Jumlah DPT Bengkalis Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bengkalis untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 sekitar 356.530 ribu pemilih, terdiri dari 182.864 pemilih laki laki dan 173.666 pemilih perempuan. DPT Kabupaten Bengkalis ini terjadi penurunan pemilih dari DPT Pilkada 2015 yang lalu.
Berkurangnya DPT pada pemilihan Gubernur Riau ini, juga berdampak pada tempat pemungutan suara (TPS). Jika pada Pemilihan bupati tahun 2015 lalu jumlah TPS sebanyak 1.186 TPS sementara pada pemilihan gubernur menjadi 1.178 TPS.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Morison Bationg Sihite, mengatakan inovasi di lakukan KPU merupakan bagian strategi mendapatkan simpati masyarakat agar melibatkan diri dalam penyelenggaraan pemilu. "Memang harus ada pendekatan pendekatan yang optimal. Baik melalui kebudayaan dan lainnya seperti di lakukan KPU, "cetusnya.
Morison memandang, keterlibatan masyarakat pada penyelenggaraan pemilu masih sangat baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya Pemerintah, KPU dan partai politik yang bersama memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. "Kewajiban sosialisasi ini tidak hanya di Pemerintah dan KPU, kami selaku kader partai memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik itu seperti diberikan teman-teman KPU dan Kesbang,"terangnya lagi.
* Perhatian ke Pemilih PemulaTokoh masyarakat Bengkalis Junaidi Usman mengungkapkan penyelenggara pemilu harus lebih agresif memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula.Tingkat pemahaman pemilih pemula dengan setingkat diatasnya jauh berbeda. Menurut seniman Bengkalis ini, pemilih tua memiliki pendirian kokoh terhadap keterlibatan dalam kancah kepemiluan.
"Indikator keberhasilan itu kalau partisipasi masyarakat itu tinggi saat menyalurkan hak politik. Karena ni bisa menjadi tolak ukur keberhasilan apa yang telah dilakukan, "pungkasnya. [Advertorial Pemkab Bengkalis/Sr]
