Jum'at, 26 April 2024
Polisi Gerebek Bandar Narkoba Kampung Dalam, Ada yang Mencebur ke Sungai dan Satu Orang Diamankan | Ketua LPTQ: Pekanbaru Berpeluang Besar Raih Juara Umum di MTQ ke-42 Tingkat Provinsi Riau | Tak Kantongi Izin, Disperindag Pekanbaru Segel Dua Gudang di Komplek Pergudangan Avian | laku Pencabul Bocah Hingga Hamil dan Melahirkan Ditangkap Polsek Siak Hulu | Lagi, Satnarkoba Polres Kampar Tangkap Pelaku Narkoba di Kebun Sawit Desa Kualu | KPU Provinsi Riau Buka Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Gubri-Wagubri 2024
 
Nasional
Presiden Jokowi: Indonesia Salah Satu Negara Paling Aktif Korupsi

Nasional - - Senin, 11/12/2017 - 11:10:33 WIB

SULUHRIAU, Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aktif terlibat dalam kasus korupsi. Sejak 2004 hingga saat ini, tercatat terdapat 12 gubernur, 64 bupati/wali kota yang terjerat kasus korupsi.

"Belum pejabat-pejabat baik Gubernur BI, kalau tidak keliru dua, DPR, DPRD, saya tidak ngitung, dan mayoritas ada kasus penyuapan," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Meskipun jumlah para pejabat pemerintahan yang terlibat dalam kasus korupsi terhitung banyak, tetapi kasus dan penangkapan terhadap para koruptor tak membuat jera oknum pelaku lainnya untuk tak melakukan tindakan korupsi.

Jokowi mengatakan, dari waktu ke waktu, jumlah pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi ini masih terus ada. Karena itu, menurut dia, pencegahan korupsi merupakan langkah yang penting dan harus dilakukan secara serius. "Ini berarti tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius. Tidak bisa ditunda lagi," kata dia.

Presiden mengungkapkan, dengan langkah penegakan hukum ini, pemerintah bisa menyelamatkan uang negara dari tindak korupsi hingga Rp 3,55 triliun dalam kurun waktu 2016-2017. Kepala Negara pun meminta agar pembenahan seluruh sistem agar segera dilakukan, termasuk sistem pemerintahan, pelayanan administrasi, dan juga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait kasus ini.

Sumber: Republika.co.id





 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Kode Etik Internal Perusahaan Pers |Redaksi
Copyright 2012-2021 SULUH RIAU , All Rights Reserved